alexametrics

RUU KUP Harus Jadi Momentum Reformasi Perpajakan

16 Juni 2021, 19:12:04 WIB

JawaPos.com – RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang saat ini draf-nya sudah masuk DPR untuk dikaji, seharusnya bisa menjadi momentum untuk mereformasi tata kelola perpajakan di Indonesia agar lebih baik.

“RUU KUP itu sudah DPR untuk dikaji. Kondisi ini merupakan momentum bagi para pemangku kepentingan untuk memberi pemahaman yang utuh terhadap RUU tersebut,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Reformasi Sistem Perpajakan yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (16/6).

Diskusi yang dimoderatori Atang Irawan, (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah) itu menghadirkan Suryo Utomo (Direktur Jenderal Pajak RI), Hendri Saparini (Founder dan Senior Ekonom CORE Indonesia) dan Enny Sri Hartati (Peneliti Indef) sebagai narasumber.

Selain itu, juga menghadirkan Fauzi Amro (Komisi XI DPR RI), Bina Heru Setiawan, (PB TAXAND Jakarta ), Masril Koto (Aktifis Petani) dan Titis Nurdiana (Wartawan Senior Kontan) sebagai penanggap.

Menurut Majelis Tinggi Nasdem yang biasa disapa Rerie itu memang diperlukan pemahaman yang utuh dari masyarakat terkait upaya reformasi sistem perpajakan yang sedang diupayakan pemerintah untuk menopang proses pembangunan di tanah air.

“Saya berharap para pemangku kepentingan membuka ruang diskusi yang memadai agar terbentuk pemahaman yang cukup bagi masyarakat terkait kebijakan yang akan diterapkan,” ujarnya.

Karena lanjutnya, bila kebijakan tersebut sudah dipahami dengan baik oleh masyarakat, tambah anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, diharapkan potensi gejolak di masyarakat yang tidak perlu bisa ditekan.

Baca Juga: Tak Terima Candaan Yasonna Soal AHY, Santoso Demokrat Ngomong Begini

Sementara itu, Founder dan Senior Ekonom CORE Indonesia, Hendri Saparini berpendapat bila ingin mereformasi sistem perpajakan nasional harus dilakukan secara menyeluruh. Karena sebetulnya, upaya mereformasi sistem perpajakan sebenarnya sudah dilakukan sejak kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun upaya itu belum cukup memperbaiki struktur dan penerimaan pajak di negeri ini.

“Apakah ada permasalahan pada pengumpulan pajak dan pemanfaatan pajak? Ini harus ada evaluasi dulu,” ujar Hendri.

Direktur Jenderal Pajak, Kemenkeu Suryo Utomo mengungkapkan, upaya pemerintah untuk mereformasi sistem perpajakan dilatarbelakangi oleh sejumlah kondisi yang terjadi di tanah air.

Menurut Suryo, pandemi Covid-19 yang belum terkendali di tanah air, sangat mempengaruhi sektor ekonomi hingga menciptakan gap yang cukup lebar antara penerimaan dan belanja negara.

Sehingga dengan berbagai upaya, jelas Suryo, pemerintah berusaha agar negara mampu menahan ekonomi nasional tidak jatuh terlalu dalam, minimal bisa tetap survive. Karena, tegasnya, bila ekonomi tidak berjalan dengan baik, akan berdampak luas pada kehidupan masyarakat.

Sementara itu, Peneliti Indef, Enny Sri Hartati berpendapat untuk melakukan reformasi sistem perpajakan, pemerintah harus menjabarkan dulu arah dan kerangka kerja perpajakan ke depan agar jelas langkah yang harus dilakukan.

“Langkah reformasi sistem perpajakan harus dilakukan atas dasar keadilan sosial dan penyederhanaan sistem perpajakan,” ujarnya.

Namun yang terpenting, tegas Enny, dalam upaya reformasi sistem perpajakan adalah kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan perpajakan yang akan diterapkan. Tanpa kepercayaan masyarakat, ujarnya, kebijakan tersebut akan sulit memenuhi target yang ditetapkan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi NasDem Fauzi Amro. Menurutnya saat ini RUU KUP baru surat presiden disampaikan ke pihak pimpinan, sehingga secara resmi belum dibahas oleh pihak legislatif.

“Saya pikir pembahasan kebijakan pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap komoditas sembako dan pendidikan tidak tepat waktu,” ujarnya.

Dia memastikan, akan menolak bila benar kebijakan tersebut diberlakukan.
Fauzi berpendapat akan lebih baik saat ini pemerintah mempeluas ruang pemungutan pajak di sektor digital untuk mendorong sektor pendapatan negara.

Editor : Dimas Ryandi

Saksikan video menarik berikut ini:



Close Ads