alexametrics

Gerindra Ajak Masyarakat Tak Bayar Pajak, Ujang: Ada Sanksi Pidananya

16 Mei 2019, 13:59:06 WIB

JawaPos.com – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Puyuono mengajak masyarakat yang tidak mengakui hasil Pilpres 2019, untuk tidak perlu membayar pajak kepada pemerintah yang baru mendatang. Menurut Arief, ‎masyarakat yang telah memberikan pilihan pada Prabowo-Sandi tidak perlu lagi mengakui hasil pilpres 2019.

Dengan demikian jika terus dipaksakan hasil Pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru. Maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019.

Arief mengatakan, langkah-langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang tidak mengakui hasil pemerintahan dari pilpres 2019, di antaranya tidak membayar pajak kepada pemerintah dari hasi Pilpres 2019.

“Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate. Itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019,” ujar Arief dalam kererangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (16/5).

Arief juga mengajak ‎melakukan boikot terhadap pemerintahan hasil Pilpres 2019. Seperti yang pernah diajarkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ketika melawan rezim Soeharto.

“Dengan kita menolak bayar pajak dan tidak mengakui pemerintahan yang dihasilkan oleh Pilpres 2019 dan anggota DPR Gerindra Dan parpol koalisi tidak perlu ikut membentuk DPR RI 2019-2024, adalah jalan untuk tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019,” katanya.

Adanya gerakan ini, menurut Arief dilakukan supaya sistem demokrasi yang mengedepankan kejujuran dan bersih bisa terus dipertahankan.

“Ini penting agar sistem demokrasi yang jujur, bersih dan adil bisa kita pertahankan,” ‎tuturnya.

Terpisah, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Arya Sinulingga mengatakan, dengan masyarakat diajak tidak membayar pajak. Maka kader Partai Gerindra yang masuk ke DPR tidak perlu juga mendapatkan gaji.

“Jangan kasih gaji dan juga jangan dikasih THR. Karena mereka hidup dari pajak. Baik ketuanya sampai bawahan-bahawannya,” ujar Arya.

Politikus Partai Perindo ini mengatakan, apabila Gerindra mengajak masyarakat menolak untuk membayar pajak. Maka harus ada konsekuensinya juga terhadap kader-kader Partai Gerindra yang ada di ‘Senayan’ tidak menapatkan gaji.

“‎Konsekuensinya dong, misalnya nanti jangan lewat jalan raya, itu semua sarana publik kan dari pajak. Jangan juga naik Trans Jakarta, MRT juga,” tegasnya.

Terpisah menanggapi adanya hal ini, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin mengatakan, seharusnya untuk urusan politik tidak perlu sampai merembet mengajak masyarakat tidak membayar pajak. Hal ini harus dipisahkan oleh para elite politik.

“Sebenarnya harus dipisahkan antara politik dengan persoalan yang lain. Walaupun bertentangan antara 01 dan 02. Tapi tidak boleh membawa-bawa kepada hal yang lain-lain,” ungkap Ujang.

Sehingga menurut Ujang, masyarakat jangan diajak oleh para elite dengan sengajak mengajak untuk melanggar hukum. Karena sama saja itu penghasutan yang dilakukan elite politik yang menyebabkan demokrasi di Indonesia tidak sehat.

“Artinya masyarakat jangan diajak untuk melanggar hukum. Itu tidak boleh. Itu artinya para elite mengajak ke hal yang tidak baik. Nah ini menyebabkan demokrasi yang tidak sehat,” katanya.

Adapun ada ancaman pidana apabila dengan sengaja tidak membayar pajak. Hal ini tertuang dalam Undang-Undangn Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Pemberian sanksi terkait perpajakan ini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah yaitu memberikan surat teguran, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, pengumuman di media massa, penyitaan, lelang, pencegahan, dan penyanderaan gijzeling.

Tindakan gijzeling yang merupakan langkah terakhir dari tindakan hukum yang dapat dilakukan pemerintah kepada wajib pajak nakal itu dimasukkan ke penjara. Penyanderaan ini dapat dilakukan selama 6 bulan dan diperpanjang paling lama 6 bulan.‎

Editor : Kuswandi

Reporter : Gunawan Wibisono