alexametrics

Fahri Hamzah: Tidak Ada yang Namanya Makar Pakai Mulut

16 Mei 2019, 16:58:42 WIB

JawaPos.com – Polri kembali diingatkan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah. Kali ini terkait penggunaan pasal makar kepada masyarakat yang hanya sekadar berbicara.

Pasalnya, lanjut Fahri, yang bisa melakukan makar hanyalah orang yang memiliki senjata. Kalau tidak punya senjata, maka tidak akan mungkin makar.

“Masa orang yang ngomong pakai mulut doang disebut makar,” kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/5).

Politikus asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu juga mengingatkan pada aparat agar delik makar jangan dikarang-karang sendiri.

Fahri juga menjelaskan, makar sebenarnya diterjemahkan dari kata aanslag yang artinya ada dua yakni dengan mulut, dan senjata. Namun, Aanslag menggunakan mulut sudah dihapus di dalam undang-undang di Indonesia.

“Tidak ada lagi yang namanya makar pakai mulut,” tegasnya.

Menurut Fahri, yang ada adalah makar menggunakan senjata. Karena itu, semua makar selalu terkait dengan senjata. Misalnya, mobilisasi senjata, penyelundupan senjata, dan rencana pembunuhan dengan senjata.

“Jadi mulut ini sudah tidak ada pidananya lagi sekarang. Mulut sudah aman di republik ini. Kok karena mulut jadi repot kita ini,” katanya.

Lebih lanjut Fahri mengaku tidak khawatir berawal dari mulut bisa membuat masyarakat terprovokasi. Dia lantas mencontohkan, ketika Presiden Jokowi pernah berpidato dengan menyebut “kita lawan”, juga tidak bisa didelik pidana.

“Kalau bilang “kita lawan” apakah kemudian Pak Jokowi bisa didelik ngomong begitu, kan tidak bisa. Sudahlah, mulut tuh sudah tidak bisa dipidana. Dalam demokrasi tidak perlu dipidana, ini tidak ada bahayanya,” katanya.

Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera Anugerah Rizki Akbari menjelaskan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia menyalahartikan waktu penegakan hukum terhadap makar dengan definisi makar itu sendiri.

“KUHP tidak menjelaskan apa itu makar, cuma KUHP menjelaskan kapan makar itu dihukum,” ujar Rizki dalam diskusi ‘Menalar Makar: Miskonsepsi Delik Makar dalam Penegakan Hukum’ di Gedung YLBHI Jakarta.

Rizki menerangkan dalam KUHP penjelasan kapan semestinya tindakan makar itu dihukum berbeda dengan tindak pidana lain pada umumnya. Karena menurutnya, makar bisa dihukum bahkan ketika tindakan tersebut belum terlaksana.

Namun, lanjutnya, untuk menindak perbuatan itu harus dibarengi dengan dampak berupa kepentingan hukum yang terganggu.

Oleh karena itu, dengan tidak ada definisi makar yang jelas, penegak hukum dinilai tidak paham bagaimana harus menjerat orang yang melakukan tindakan tersebut.

Ketua Umum YLBHI Asfinawati mengatakan, para penegak hukum menganut pemahaman yang berbeda-beda sehingga menyebabkan hukum menjadi represif. Hakim, jaksa bahkan tidak bisa membedakan apa yang disebut permulaan, pelaksanaan dengan perbuatan, persiapan.

“Ada jaksa-jaksa hakim atau ahli hukum yang menganut perbuatan persiapan. Akibatnya hukum sangat represif,” kata Asfinawati.

Sebelumnya, banyak kasus makar yang dilaporkan ke pihak kepolisian akhir-akhir ini. Mulai dari, kasus politikus PAN sekaligus tokoh 212 Eggi Sudjana, Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen, politikus Partai Gerindra Permadi.

Kemudian, yang terakhir adalah kasus video saat demonstrasi terkait pernyataan seseorang berinisial HS yang mengancam akan memenggal kepala Presiden Joko Widodo.

Direktur Program ICJR Erasmus Napitupulu mengatakan pasal makar tak bisa menjerat HS, sebab dianggap tak memenuhi unsur makar. Karena, delik makar tak bisa berdiri sendiri. Pasal 104 KUHP itu, kata dia, memiliki dua unsur; makar dan maksud membunuh, merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah.

Sementara, pengaturan makar dimuat dalam pasal 87 KUHP. Pasal itu menyebut dua syarat makar, yakni niat dan permulaan pelaksanaan.

Menurut Erasmus, kasus HS harus dapat dibuktikan apakah sudah memenuhi unsur permulaan pelaksanaan dengan maksud untuk membunuh presiden. “Kuncinya tetap, permulaan pelaksanaan itu harus dengan logis dan terukur dapat membunuh presiden,” ucapnya.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Gunawan Wibisono



Close Ads