alexametrics

Hasil Mukernas V PPP: Percepat Agenda Pemilihan Ketua Umum

15 Desember 2019, 14:38:42 WIB

JawaPos.com – Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berlangsung selama dua hari menghasilkan sejumlah keputusan. Salah satunya mempercepat penyelenggaraan Muktamar IX PPP.

“Mukernas V memerintahkan DPP untuk menyelenggarakan Muktamar IX PPP dipercepat pelaksanaannya, setelah pelaksanaan Pilkada 2020,” kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi didampingi jajaran DPP PPP di Sahid Jaya Hotel Jakarta, Minggu (15/12). Adapun Mukernas V PPP berlangsung sejak Sabtu (14/12) hingga Minggu (15/12).

Seyogyanya Muktamar IX PPP akan diselenggarakan pada 2021. Agendanya yakni pemilihan Ketua Umum dan pergantian kepengurusan DPP PPP.

Meski muktamar dipercepat, kata Baidowi, PPP belum bisa memastikan lokasi pelaksanaannya. “Untuk waktu dan tempat pelaksanaannya diserahkan kepada DPP PPP dengan mempertimbangkan usulan DPW-DPW yang disampaikan dalam pemandangan umum di Mukernas V,” terang Baidowi.

Selain itu, rekomendasi internal Mukernas V adalah, revisi terhadap petunjuk pelaksanaan atau Juklak Pilkada. Khususnya terkait proses dan tahapan seleksi pasangan calon.

“Mukernas V PPP meminta DPP dan seluruh pengurus DPW, DPC agar mempersiapkan organisasi kepartaian dan dan menyiapkan kader kader terbaik yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan integritas, guna menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020, sebagai bagian dari sarana kaderisasi dan konsolidasi menuju pemilihan umum (pemilu) 2024,” tegas Baidowi.

Selanjutnya, DPP PPP memerintah DPW dan DPC untuk mengoptimalkan penggunaan dana bantuan politik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 9 yang mengedepankan tertib administrasi, tranparansi dan akuntabilitas.

Mukernas V PPP memerintahkan DPW dan DPC meningkatkan kuantitas dan kualitas kader perempuan, baik melalui Wanita Persatuan Pembangunan (WPP), bidang pemberdayaan perempuan disetiap jenjang kepengurusan partai maupun melalui ormas Islam dan organisasi perempuan lainnya.

“Mengalokasikan 30 persen dana banpol untuk kegiatan pendidikan politik perempuan, menempatkan Nomor Urut 1 (satu) pada pencalegan, pada kepengurusan harian di semua tingkatan dan jabatan publik lainnya,” pungkasnya.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : Muhammad Ridwan


Close Ads