alexametrics

Wakil Ketua MPR Lestari Desak Pengesahan RUU Masyarakat Adat

15 September 2021, 23:13:51 WIB

JawaPos.com – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, undang-undang perlindungan hak masyarakat adat adalah pengakuan secara menyeluruh terhadap masyarakat adat sebagai bagian utuh dari kehidupan berbangsa.

“RUU Masyarakat Adat sejak September 2020 sudah dibahas di Baleg dan disepakati untuk dilanjutkan ke Paripurna sebagai RUU usulan dari DPR, tetapi hingga kini para pimpinan DPR belum juga merealisasikannya,” kata Lestari saat membuka diskusi secara daring bertema Masyarakat Adat Indonesia Belum Merdeka yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (15/9).

Padahal, kata Lestari, konstitusi UUD 1945 secara jelas memuat bahwa salah satu tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena, hingga kini masyarakat adat masih mengalami kesulitan dan keterbatasan dalam menjaga, mengelola dan mendapatkan wilayah adat mereka.

Tumpang tindihnya permasalahan keseharian yang dihadapi masyarakat adat, menurut anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, semakin menunjukkan urgensi RUU Masyarakat Adat untuk segera menjadi undang-undang.

“Saya berharap, semua pihak, termasuk para pimpinan di parlemen, bergerak bersama untuk mewujudkan undang-undang masyarakat adat, sebagai upaya negara mewujudkan perlindungan bagi setiap warga negara Indonesia,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Tarigan berpendapat, banyak isu terkait masyarakat adat mencakup antara lain hak wilayah, sisi spiritual, termasuk soal isu-isu perempuan, dan anak.

Editor : Dimas Ryandi

Saksikan video menarik berikut ini:




Close Ads