alexametrics

Kritik Pimpinan KPK, Haris Ahzhar: Masa Lagi Perang Tiba-Tiba Kabur

15 September 2019, 16:45:35 WIB

JawaPos.com – Mundurnya tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode M Syarif menuai kritik dari berbagai kalangan. Pasalnya, hal itu dianggap sebagai tindakan tak bertanggung jawab, karena memilih menyerahkan mandat operasional kepada Presiden Joko Widodo.

Kritik itu diungkapkan oleh Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar. Baginya, langkah tiga pimpinan itu sama saja menunjukkan kegagalan mereka menjaga kehormatan lembaga antirasuah.

“Menurut saya pimpinan KPK gagal memelihara atau membawa maruah KPK. Mereka gagal melawan dan akhirnya puncaknya ini sekarang, salah satu yang patut disalahkan, ya, pimpinan KPK secara akumulatif,” kata Haris, Minggu (15/9).

Fahri
Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid (dok JawaPos.com)

Menurut Haris, sebagai pimpinan, mereka tak boleh kabur meski diserang bertubi-tubi. Seharusnya, para tiga pimpinan KPK itu melawan. “Pimpinan harus tanggung jawab. Masa lagi perang kok tiba-tiba kabur, menyerahkan mandat,” ujar Haris.

Haris juga lantas menyinggung kasus mantan Deputi Bidang Penindakan KPK Firli Bahuri yang baru diumumkan kepada publik belakangan ini. Menurutnya, kenapa pelanggaran etik jenderal polisi bintang dua harusnya disampaikan jauh-jauh hari.

“Seharusnya pada waktu ada peristiwa itu diumumkan, dong. Terus dijelaskan nama tersebut muncul, apakah KPK sudah memberikan namanya ke Pansel?” tanya Haris.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid menilai, sikap tiga pimpinan KPK yang menyerahkan mandat pengelolaan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa dianggap melanggar hukum tata negara dan konstitusi.

“Menyerahkan mandat KPK kepada Presiden melanggar sistem hukum tata negara dan konstitusi. Karena tidak ada nomenklatur penyerahan mandat KPK kepada Presiden berdasarkan hukum tata negara,” kata Fahri kepada wartawan, Minggu (15/9).

Menurut Fahri, sikap tiga pimpinan KPK tersebut merupakan manuver dan moving dengan menggunakan diksi menyerahkan mandat pengelolaan KPK kepada Presiden.

“Ini bahaya, karena publik tidak boleh dipertontonkan dengan drama pimpinan KPK seperti ini. Karena ini melanggar Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK itu sendiri,” ujar Fahri.

Alumni Program Doktor Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar ini menuturkan, dari segi hukum tata negara maupun hukum administrasi negara, menurut Fahri, tidak ada nomenklatur menyerahkan mandat kepada presiden.

Selain karena tidak sejalan dengan rezim ketentuan Pasal 32 ayat (1) poin e UU KPK menegaskan bahwa Pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan karena, meninggal dunia, berahir masa jabatannya, menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, berhalangan tetap atau secara terus menerus selama lebih dari tiga bulan, mengundurkan diri, atau dikenai sanksi berdasarkan UU KPK.

Sementara di sisi lain, tutur Fahri, bahwa presiden tidak dalam kedudukan maupun kapasitas menerima tanggung jawab dan pengelolaan institusi KPK sebagai “state auxiliary agencies”.

Terkecuali, tiga pimpinan KPK tersebut secara eksplisit dan resmi menyatakan mengundurkan diri sesuai kaidah ketentuan Pasal 32 ayat (1) point e UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Ini adalah suatu praktik yang tidak lazim. Satu sisi telah menyerahkan mandat kepada Presiden, tetapi di sisi yang lain berharap menunggu arahan dan direktif Presiden untuk menjalankan atau tidak menjalankan tugas-tugas kelembagaan KPK sampai Desember 2019,” imbuh Fahri.

Sebelumnya diketahui, tiga pimpinan KPK Agus Rahardjo, Saut Sitomurang, dan Laode Muhammad Syarif menyerahkan mandat ke Presiden Jokowi. Penyerahan mandat kepada Presiden berawal dari Revisi UU KPK.

Dalam pernyataanya, Agus menyampaikan KPK dikepung dari berbagai sisi dan pemberantasan korupsi semakin mencemaskan. Bahkan Agus juga mengaku, sampai saat ini pihaknya belum mengetahui draf isi revisi UU KPK tersebut.

Editor : Dimas Ryandi



Close Ads