JawaPos Radar

Untuk Ketiga Kalinya, KPK Bakal Kembali Garap Mensos Idrus

15/08/2018, 09:23 WIB | Editor: Dimas Ryandi
Idrus Marham
Menteri Sosial Idrus Marham usai diperiksa penyidik KPK selama lebih dari 8 jam di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta. Untuk ketiga kalinya Idrus digrapa kembali lembaga Antirasuah. (Issak/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali menggarap Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham. Mantan Sekjen Golkar itu kembali dipanggil penyidik sebagai saksi.

"Penyidik KPK akan mengagendakan pemeriksaan terhadap Idrus Marham," ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Rabu (15/8).

Febri menjelaskan, Idrus akan kembali diperiksa untuk tersangka Eni Maulani Saragih. Diketahui, sebelumnya Idrus sudah diperiksa pada (26/7) dan (19/7). Saat itu, dia diperiksa untuk Johannes Budisutrisno Kotjo dan diklarifikasi terkait pembahasan proyek PLTU Riau-1. Sedangkan bagi Eni, penyidik mengklarifikasi perihal pertemuan yang dihadiri Idrus dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.

Sebelumnya kasus yang menjerat anggota DPR RI dari Partai Golkar Eni Maulani Saragih itu berawal saat KPK mengadakan operasi tangkap tangan (OTT) di lapangan.

Eni yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pertama kali, dijemput di rumah dinas Idrus Marham yang berada di Widya Chandra, saat mengadiri acara ulang tahun anak Idrus.

Kasus ini bermula saat KPK menduga Eni menerima uang sebesar Rp 500 juta bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Penerimaan kali ini diduga merupakan penerimaan keempat dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni dengan nilai total setidak-tidaknya Rp 4,8 miliar.

Pemberian pertama pada Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar, kedua pada Maret 2018 sebesar Rp 2 miliar, dan ketiga pada 8 Juni Rp 300 juta dan uang tersebut diduga diberikan melalui staf dan keluarga.

Diduga peran Eni adalah untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait PLTU Riau-1. Saat ditangkap, KPK telah mengamankan barang bukti yakni uang sebesar Rp 500 juta dan dokumen tanda terima.

Sebagai pihak penerima, Eni Maulani Saragih disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Johannes yang merupakan pihak swasta disangkakan melanggar pasal melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.

(ce1/ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up