JawaPos Radar | Iklan Jitu

Wacana Revisi PP 82/2012

Tim IT Relawan Padi Soroti Ancaman Eksploitasi Data oleh Asing

15 Maret 2019, 23:39:12 WIB
IT
Tim IT Relawan Prabowo-Sandi meminta pemerintah membatalkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Yakni tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik atau PSTE. (Dok.JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Tim Ekonomi dan IT Barisan Prabowo Sandi (Padi) meminta pemerintah membatalkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Yakni tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik atau PSTE.

Ketua Umum Barisan Padi, Iskandar mengatakan, Indonesia belum memiliki undang-undang yang berhubungan langsung dengan perlindungan data. Sehingga, revisi tersebut harusnya bisa dibatalkan.

"Harusnya sampai hadirnya undang-undang yang lebih tegas tentang perlindungan data. Revisi PP Nomor 82 tahun 2012 itu tidak cukup jika hanya mempertimbangkan aspek teknis dan keamanan. Namun, harus diseimbangkan dengan aspek kedaulatan, pertumbuhan industri nasional, perlindungan data dan dampak sosial ekonomi," papar dia kepada JawaPos.com, Jumat (15/3).

Iskandar menegaskan, kebijakan dan regulasi tersebut terkait penempatan data center memiliki dimensi dan dampak yang besar. Tidak cukup jika hanya membatasi pada isu lokalisasi data, namun juga terkait dengan kepemilikan data, hak akses data, kendalinya dan manfaat untuk kepentingan nasional.

"Ini berpotensi merugikan negara triliunan rupiah. Revisi PP 82/2012 berisiko terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap berbagai informasi dan kepemilikan data oleh pihak lain, yang seharusnya dilindungi oleh negara," tegas dia.

Saat ini banyak negara yang menerapkan aturan ketat mengenai lokalisasi data. Untuk kawasan Asia sendiri, Malaysia, Vietnam dan Korea Selatan punya aturan data center yang cukup ketat. Vietnam menwajibkan penyelenggaran internet menempatkan setidaknya server di wilayah Vietnam untuk tujuan penegakan hukum.

"Belum lagi Uni Eropa dan Jerman bahkan Kanada. Revisi mengenai kebijakan lokalisasi data perlu diperhitungkan secara cermat dan teliti mengenai dampak selanjutnya, terutama bagi generasi Milenial yang akan datang," ungkapnya.

Iskandar meminta pemerintah tegas. Iskandar khawatir akan ada perbedaan pandangan mengenai Data Elektronik Strategis, Data Elektronik Berisiko Tinggi dan Data Elektronik Berisiko Rendah. "Semua pihak terkait harus duduk bersama," jelas dia.

Sebagaimana diketahui, Komenkominfo sedang merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

Bunyi pasal terkait data yang akan direvisi adalah sebagai berikut, "Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya-Pasal 17 ayat (2) PP PSTE 82/2012".

"Pasal ini yang nantinya akan direvisi pemerintah dengan memperbolehkan data center (pusat data) berada di luar negeri dengan hanya Data Elektronik Strategis saja yang diwajibkan diwilayah Indonesia. Tidak dijelaskan lebih jauh apa Data Elektronik Strategis yang dimaksud," jelasnya.

"Anggota legislatif DPR, yudikatif, harus tahu akan bahaya yang sedang mengancam Kedaulatan Negara ini," pungkasnya.

Editor           : Imam Solehudin

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini