alexametrics

PPP Tidak Ingin Adanya Kenaikan Parliamentary Threshold

15 Januari 2020, 12:25:12 WIB

JawaPos.com – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengatakan tidak sepakat ‎adanya usulan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 5 persen.

Hal ini dikatakan Arsul Sani setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengumumkan perlu adanya kenaikan parliamentary threshold dari sebelumnya 4 persen menjadi 5 persen‎. “Artinya PPP menginginkan sebisa mungkin ambang batas tidak dinaikan,” ujar Arsul Sani kepada wartawan, Rabu (15/1).

Wakil Ketua MPR ini mengatakan usulan ‎kenaikan parliamentary threshold ‎akan ada efeknya. Semakin tinggi ambang batas parlemen maka semakin banyak suara yang terbuang.

“Ketika dia ikut pemilu kemudian ambang batasnya tinggi padahal dia juga punya suara yang subtansial, nah maka berarti akan lebih banyak lagi suara-suara yang tidak terwakili di parlemen akibat tingginya abang batas,” katanya.

Arsul berujar parliamentary threshold yang ada saat ini sebesar 4 persen sudah cukup ideal digunakan di Pemilu 2024 nanti. Lagi pula usulan kenaikan parliamentary threshold bukanlah harga mati. Karena itu hanya sebatas usulan.

“Jadi PPP melihat bahwa ambang batas 4 persen yang ada saat ini sudah cukup ideal,” ungkapnya.

Diketahui kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5 persen ini merupakan salah satu rekomendasi Rakernas I PDIP. Partai berlogo banteng juga menyarankan kenaikan berjenjang untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Kami rekomendasikan ambang batas yang berjenjang dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto merinci, ambang batas parlemen untuk DPR diusulkan naik menjadi 5 persen, dari sebelumnya 4 persen. Adapun ambang batas untuk DPRD tingkat provinsi diusulkan sebesar 4 persen dan DPRD kabupaten/kota sebesar 3 persen.(Gunawan Wibisono)

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Gunawan Wibisono


Close Ads