alexametrics

DPR dan Pakar Soroti Perombakan Direksi Bank BUMN

13 Agustus 2019, 22:09:38 WIB

JawaPos.com – Wacana Kementerian Badan Usaha Mlilik Negara (BUMN) untuk merombak jajaran direksi empat bank pelat merah menuai sorotan dari berbagai kalangan. Pasalnya, rencana itu dianggap bisa membebani pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Piter Abdullah saat menghadiri diskusi dengan tema Kontroversi Rotasi Direksi BUMN: “Istana Melarang, Menteri BUMN Melenggang” di Sofyan Hotel Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019.

Selain itu, Piter juga menilai keputusan tersebut bisa dianggap menyalahi instruksi Presiden Joko Widodo kepada jajaran kabinet agar tidak mengambil keputusan strategis hingga pembentukan kabinet baru pada Oktober 2019.

“Kementerian BUMN tidak boleh melakukan pergantian direksi tengah jalan tanpa penjelasan yang jelas. Karena sebenernya, direksi atau komisaris BUMN secara etis tidak bisa diberhentikan di tengah jalan,” kata Piter.

Lebih lanjut Piter juga mengungkapkan, pergantian direksi atau komisaris di tengah jalan tersebut dapat mencoreng nama baik dari setiap personal yang digantikan. Oleh karena itu, untuk menjunjung tinggi profesionalitas keputusan perombakan direksi tersebut harus menunggu masa transisi pemerintahan Jokowi periode kedua.

“Kalau pemilik tidak bisa menjelaskan alasannya, (direksi) tidak boleh diganti. Misalnya saya direksi, diberhentikan tanpa alasan, tentu nama baik saya terganggu,” tambah Piter.

Selain itu, pergantian direksi bank BUMN dua bulan menjelang pembentukan kabinet baru juga dinilai bisa membebani calon Menteri BUMN baru nanti. Apalagi, kalau direksi yang dipilih tidak sesuai dengan visi menteri BUMN yang baru, ini akan jadi beban.

Sementara itu, Anggota DPR RI yang juga Ketua Bidang Perekonomian DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, pihaknya akan terus mengamati dan memonitor perombakan jajaran direksi bank pelat merah yang telah ditugaskan oleh Kementerian BUMN.

Pasalnya, peran BUMN sangat penting dan sangat vital. Oleh karena itu, pergantian direksi harus dijalankan dengan profesionalitas.

“Peran BUMN penting sekali. Kami akan monitor terus kalau ada pergantian hanya karena tidak profesional akan kami soroti,” ujar Hendrawan.

Tak hanya itu, sebagai lembaga legislatif, DPR juga tidak menutup kemungkinan untuk terus mengkritisi kebijakan tersebut, terlebih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menghimbau secara tegas kepada para menterinya, untuk tidak mengambil keputusan strategis hingga Oktober 2019.

Keputusan itu dibenarkan Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko, yang mengatakan Intruksi tersebut disampaikan Presiden dalam sidang kabinet paripurna (SKP), Senin, 5 Agustus 2019. “Memang ada arahan seperti itu waktu sidang kabinet,” kata Moeldoko.

Diketahui, sebagai informasi Kementerian BUMN tetap akan menyelenggarakan RUPSLB untuk lima BUMN. Kelima BUMN tersebut yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BTN), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) serta satu perusahaan gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

Dalam keterbukaan Bursa Efek Indonesia (BEI), Bank Mandiri dan BTN akan menggelar RUPSLB pada 28 Agustus 2019 di Kantor Pusat masing-masing. Sehari berikutnya giliran PGN yang akan menggelar RUPSLB pada 30 Agustus di Four Seasons Hotel, dan BNI pada 30 Agustus di Menara BNI. Terakhir, ada Bank BRI yang akan menyelenggarakan RUPSLB pada 2 September dengan lokasi di kantor pusat BRI.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Gunawan Wibisono

Close Ads