alexametrics

Hamdan Zoelva: Gugatan Moeldoko terhadap Yasonna Tak Berdasar Hukum

13 Juli 2021, 14:17:21 WIB

JawaPos.com – Kuasa hukum Partai Demokrat kubu AHY, Hamdan Zoelva mengatakan Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun (JAM) tidak punya kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly aas keputusannya yang telah menolak mengesahkan KLB ilegal di Deli Serdang. Sebagai pihak ketiga atau intervensi, Partai Demokrat berkeyakinan Majelis Hakim PTUN akan bersikap objektif dan adil untuk menolak gugatan tersebut berdasarkan hukum.

“Moeldoko dan JAM dalam gugatannya masih mengaku sebagai Ketum dan Sekjen PD, padahal pemerintah sudah tegas tidak mengakui KLB Deli Serdang. Jadi, jelas tidak ada dasar hukum mereka untuk menggugat Menkumham,” ujar Hamdan dalam keterangannya, Selasa (13/7).

Menurut Hamdan, sidang gugatan tersebut semakin menarik perhatian publik karena sebagai Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko yang notabene pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru menggugat pembantu kepala negara yang lain, yakni Menkumham. Ini menjadi semakin kontras, karena baru akhir pekan lalu KSP Moeldoko mengimbau semua pihak agar jangan mau menang sendiri saja.

Hamdan juga menegaskan surat jawaban Menkumham 31 Maret 2021 itu sudah benar dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. “Perspektif hukum dikaji dari sisi manapun, asal dilakukan dengan benar, akan membuktikan bahwa surat jawaban Menkumham sudah tepat secara hukum,” katanya.

Hamdan juga menjelaskan gugatan terkait AD/ART bukan merupakan wewenang PTUN. Secara waktupun sudah terlewat jauh. Karena batas waktu gugatan sudah melewati 90 hari sejak disahkan oleh Menkumham, 18 Mei 2020 lalu, sebagaimana diatur pada pasal 55 UU PTUN.

“Dan ini jelas-jelas ranahnya ada di Mahkamah Partai, karena termasuk perselisihan internal partai, bukan wewenang PTUN” tegas Hamdan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusional (MK) ini.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Gunawan Wibisono




Close Ads