JawaPos Radar

Mantan Ketua MK Ini Sarankan Gugatan PT Dikabulkan Sebelum 5 Agustus

13/07/2018, 10:35 WIB | Editor: Kuswandi
Jimly Asshidiqqie
Mantan Ketua MK Jimly Assiddiqie (Desyinta Nuraini/ JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Proses judicial review terhadap aturan ambang batas pencalonan Presiden atau presidential threshold (PT) masih bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah kelompok masyarakat secara tegas menolak jika untuk mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden di pilpres 2019 minimal mempunyai suara parlemen 20 persen atau 25 suara nasional. Angka tersebut dianggap terlalu tinggi dan menghambat sistem demokrasi.

Mantan Ketua MK pertama, Jimly Assiddiqie menyarankan, jika memang MK akan mengabulkan permohonan itu, maka perkaranya lebih ideal diputus sebelum tanggal 5 Agustus 2018. Atau sebelum masa pendaftaran pasangan capres dan cawapres berakhir.

Sebab, jika diputuskan dikabulkan tapi melebihi tanggal 10 Agustus 2018, maka penerapan aturan PT 0 persen tidak bisa digunakan di pilpres 2019. Karena waktu pendaftaran pasangan capres dan cawapres sudah ditutup.

"Kalau dikabulkan, kapan diputuskan? kalau diputus sesudah pendaftaran lebih dari 10 Agustus maka ini hanya berlaku di 2024, jadi kuncinya idealnya sebelum 5 Agustus ya, tapi itu terserah kepada MK," ujar Jimly di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (12/7).

Jimly menuturkan, dirinya yakin jika gugatan ini dapat dikabulkan oleh MK. Dengan syarat para pemohon bisa menghadirkan argumen baru dan tidak menggunakan bukti lama yang pernah ditolak MK pada kasus serupa di masa lalu.

"Antara lain jangan menggunakan argumen lama kan yang jelas ditolak, misal argumen barunya soal keserentakan, atau soal data yang nyatanya tidak mungkin bisa tiga koalisi, itu berarti ada hambatan," tuturnya.

Bukti baru lanjut Jimly, bisa berupa fakta yang dialami partai garis tengah yang tidak berpihak pada pemerintah atau oposisi. Dengan adanya syarat 20 persen, maka partai tersebut tidak bisa mencalonkan capres dan cawapresnya sendiri.

Jika memang ngotot mencalonkan, maka partai tengah ini harus menentukan dengan kubu mana ia akan bekerja sama. Hal-hal seperti ini disebut bisa menjadi pertimbangan baru untuk diajukan kepada MK.

"Misal ada partai abstain, dia tidak kanan dan kiri sedangkan angka dia tidak cukup 20 persen nah itukan berarti hak dia terhambat, nah yang begitu bisa diajukan ke MK, dia punya legal standing terbukti dia dirugikan oleh aturan 20 persen itu," jelas Jimly.

Lebih jauh, Jimly mengaku mendukung jika PT dievaluasi menjadi 0 persen. Sebab situasi Pilpres 2019 akan ada capres petahana yang notabennya dengan statusnya itu akan selalu menjadi figur yang diunggulkan, sehingga partai-partai lain akan lebih banyak tertarik bergabung dengan incumbent itu. Situasi tersebut berbeda dengan di Pilpres 2014 yang tidak menghadirkan petahana.

"Jadi kalau 2014 itu tidak ada petahana ya, beda dengan 2019. Maka MK bisa pertimbangkan dinamika baru, ada kesulitan dihadapi, kita tak bisa mengarahkan cepat kepada dua koalisi, jadi menurut pendapat saya, ini (PT nol persen) bagus untuk jangka panjang, baik juga untuk jangka pendek, ke depannya," pungkas Jimly.

(sat/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up