alexametrics

NCBI Soroti Klasterisasi Seleksi Dewan Komisioner OJK

13 Maret 2022, 19:09:07 WIB

JawaPos.com – Pendiri Lembaga Kajian Nation and Character Building Institute (NCBI) Juliaman Saragih menyoroti klasterisasi hasil seleksi calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK). Pasalnya, hal itu dianggap menjebak dan mempertaruhkan kewibawaan lembaga kepresidenan. Bahkan bisa menimbulkan kekisruhan dengan Komisi XI (Keuangan dan Perbankan) DPR.

Diketahui, Panitia Seleksi (Pansel) telah menilai, memilih, menetapkan dan menyerahkan 21 calon anggota DK-OJK kepada Presiden Jokowi (7/2). Nama-nama tersebut diserahkan Pansel dalam 7 klaster (No. PENG-05/PANSEL-DKOJK/2022).

“Mungkin Pansel lupa perintah Pasal 10, ayat 2 UU OJK, bahwa DK0OJK bersifat kolektif dan kolegial. Artinya, komposisi jabatan anggota ditentukan dalam rapat internal 7 orang terpilih,” ujar Juliaman dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Minggu (13/3).

Juliaman juga menjelaskan, pada 2017, terjadi perdebatan panas di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR dalam pembahasan mekanisme pemilihan komisioner OJK. Kekisruhan ini akibat penerapan sistem klasterisasi atau spesialisasi tertentu terhadap 14 calon anggota DK-OJK.

Hingga, lanjutnya, Komisi keungan dan perbankan DPR menyatakan tegas, Pansel dan Presiden bekerja tidak sesuai dengan perintah UU OJK. Karena itu, jika Pansel yang ada saat ini kembali memakai sistem klaster, bukankah Presiden Jokowi kembali dipaksa memilih 14 calon anggota DK-OJK dan akhirnya dikatakan tidak bekerja sesuai Undang-undang.

“Presiden Jokowi harus menolak memilih 14 calon anggota DK-OJK berdasar sistem klaster ini, karena pengalaman fit and proper test tahun 2017, skema ini menciptakan kekisruhan dan pasti ditolak Komisi XI DPR,” ujarnya.

Juliaman juga berharap, Presiden Jokowi meminta Pansel untuk memperbaiki pelaporan 21 calon anggota tersebut, tanpa pengkotakan spesialisasi tertentu (klaster), dan dilengkapi catatan usulan dan rekomendasi Pansel.

“Sebab bagaimanapun OJK sangat membutuhkan dirigent dengan syarat dan kriteria sesuai dengan amant di dalam undang-undangnya,” tegasnya.

Editor : Dimas Ryandi

Saksikan video menarik berikut ini:

Close Ads