alexametrics

Berdasar Aduan KPK, Desmond Ungkap Ada Dua Capim KPK Bermasalah

12 September 2019, 17:28:11 WIB

JawaPos.com – Komisi III DPR mendapatkan laporan dar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait ada dua nama Calon pimpinan (Capim) KPK yang dianggap bermasalah. Keduanya saat ini sedang mengikuti fit and propper test.

Adanya laporan capim KPK bermasalah itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa. Menurutnya, ada dua capim yang bermasalah berdasarkan laporan dari KPK. Mereka adalah Irjen Pol Firli Bahuri dari Polri dan Johanis Tanak dari Kejaksaan.

“Jadi pimpinan KPK mengirim surat ke DPR, ada dua orang yang dianggap bermasalah. Satu Firli dan satu lagi Johanis Tanak,” ujar Desmond di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/9).

Desmond mengatakan, berdasarkan informasi yang ia terima Johanis Tanak diduga bermasalah saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawasi Tengah (Sulten). Namun dia tidak bisa menjelaskan kasus tersebut terkait apa.

“Jadi kalau menurut KPK ada masalah, jadi tanya KPK saja, biasanya langsung direspons kok,” ungkapnya.

Namun demikian, Ketua DPP Partai Gerindra ini menilai, terkait pelanggaran etika kepada Firli dan Johanis Tanak ini, dia menyerahkan kepada masing-masing fraksi di DPR dalam melakukan penilaiannya. Karena selain adanya keputusan dari Komisi III DPR ada pula dari pertimbangan fraksi partai politik di DPR.

“Penilaian itu bukan dari Komisi III dalam konteks kelembagaan, tapi adalah kelembagaan fraksi-fraksi di DPR apakah sama pendapatnya dan aklamasi atau berbeda,” pungkasnya.

Adapun dugaan pelanggaran dugaan etik yang dilakukan oleh Firli Bahuri adalah saat menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Kala itu dia pernah mela‎kukan pertemuan dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB). Bagi KPK seharusnya pertemuan tersebut tidak dilakukan karena Firli masih menjadi bagian dari lembaga antirasuah.

Johanis Tanak Bantah Bermasalah

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait laporan itu, Johanis Tanak mengatakan, dugaan catatan buruk terhadap dirinya muncul karena pernah menangani kasus yang menersangkakan dua mantan Gubernur Sulawesi Tenggara. Kala itu dia masih sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.

“Ada dua mantan gubernur yang saya tetapkan. Satu itu yang diperintahkan Jaksa Agung untuk dilanjutkan. Satu lagi sudah sampai tahap penyidikan,” ‎ujar Johanis dalam fit and proper test di Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (12/9).

Saat Johanis sedang menangani kasus tersebut. Tiba-tiba dirinya mendapatkan tugas baru. Dia ditunjuk sebagai Direktur Tata Usaha Negara di Kejaksaan Agung (Kejagung). Setelah tidak menanangani. Kasus tersebut pun akhirnya resmi dihentikan.

“Di situ kemudian dihentikan perkara itu oleh Kajati yang menggantikan saya. Jadi bukan saya yang menghentikan,” katanya.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Gunawan Wibisono



Close Ads