JawaPos Radar | Iklan Jitu

Kritik Aturan PT 20 Persen, Jimly: Sekarang Sedikit Haram

12 Juli 2018, 13:26:08 WIB | Editor: Imam Solehudin
Jimly Asshidiqqie
Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie menilai (Dok.JawaPos)
Share this

JawaPos.com - Ambang batas syarat pencalonan Presiden atau presidential threshold (PT) masih diperdebatkan. Angka 20 persen yang diatur dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dianggap terlalu tinggi.

Atas dasar itu pula sekelompok masyarakat membawa perkara ini ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan judicial review. Mantan Ketua MK pertama, Jimly Asshiddiqie pun turut angkat suara terkait PT ini.

Menurutnya penerapan aturan tersebut layak dipertimbangkan kembali. "Sebelum hari ini saya pikir presidential threshold 20 persen ini penerapannya masih makruh. Tapi setelah hari ini, saya melihat sudah sedikit haram," ungkap Jimly di Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (12/7).

Persepsi itu muncul sebab dengan adanya PT 20 persen, maka dianggap akan menghambat munculnya figur-figur alternatif. Terutama jika di pilpres ada pasangan yang berstatus incumbent atau petahana.

Posisi petahana disebut lebih kuat dibanding calon non-petahana. Dengan demikian setiap partai akan lebih banyak memusatkan koalisi dengan petahana tersebut.

Sehingga di kubu lawannya hanya tersisa sebagian kecil partai oposisi. "Kalau nggak ada incumbent cari 20 persen itu gampang. Kalau ada incumbent ini jadi masalah," lanjut Jimly.

"Pemerintah incumbent pasti membentuk koalisi di parlemen, jika dia pintar mengelola koalisi maka akan tercipta koalisi yang besar sekali, kecuali kalau dia gagal total. Apalagi kalau elektabikitasnya incumbent itu baik, makin moncer lagi posisinya," jelasnya.

Dengan situasi itu, maka peta koalisi pilpres dapat dengan mudah dihitung. Seperti jika koalisi petahana telah memegang kendali 60 persen suara parlemen, maka di pihak oposisi hanya tersisa 40 persen.

Dengan sisa suara hanya 40 persen, Jimly menilai akan sangat sulit memunculkan dua poros di kubu oposisi untuk melawan petahana. Sebab syarat ambang batas minimalnya 20 persen.

"Sehingga mudah sekali dihitung, kalau sisa 40 persen maka misalnya satu kelompok 21 persen maka sisanya cuma 19 persen maka nggak mungkin 3 poros," imbuh Jimly.

Lebih jauh Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu lantas berpendapat jika MK layak mempertimbangkan kembali penerapan PT 20 persen. Dengan syarat ditemukam bukti-bukti baru yang menyatakan aturan itu bertentangan dengan sistem demokrasi.

"Kalau memang ada bukti-bukti baru dan terbukti menghambat itu mesti diperhitungkan (penerapan PT 20 persen)," tandasnya.

(sat/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up