alexametrics

Dianggap Abaikan Putusan MK, Pelantikan 5 Pj Gubernur Rawan Digugat

12 Mei 2022, 17:41:13 WIB

JawaPos.com – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyampaikan, ada catatan besar dalam pelantikan lima penjabat (Pj) Gubernur oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dia menyebut, proses pengangkatan hingga pelantikan lima PJ Gubernur tersebut mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga rawan digugat.

Adapun kelima penjabat yang baru dilantik itu di antaranya Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat; Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Kemendagri, Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw sebagai Pj Gubernur Papua Barat.

Kemudian Sekda Banten, Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten; Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung; dan Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga, Hamka Hendra Noer sebagai Pj Gubernur Gorontalo.

“Ada catatan besar, dilakukan tidak mengikuti putusan MK yang meminta ada aturan turunan untuk para penjabat kepala daerah akibat pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 sehingga posisi lima kepala daerah yang dilantik hari ini rawan digugat oleh publik,” kata Mardani, Kamis (12/5).

Mardani tak memungkiri, pelantikan lima Pj Gubernur memang mendesak dilakukan, karena masa jabatan kepala daerah definitif sudah berakhir. Karena itu, pemerintah menggelar pelantikan para penjabat tersebut agar tidak ada kekosongan kekuasaan.

“Tetapi ini murni kesalahan pemerintah yang tidak segera menindaklanjuti putusan MK. Padahal semua tahu putusan MK itu final dan mengikat. Karena itu sekali lagi diingatkan pada Presiden selaku pimpinan eksekutif segera laksanakan putusan MK untuk membuat turunan aturan penjabat kepala daerah,” ucap Mardani.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Muhammad Ridwan

Saksikan video menarik berikut ini:



Close Ads