alexametrics
Pilpres 2019

Duit Sumbangan Kubu 01 Dari Pemenang Proyek Negara? Ini Kata Karding

12 Januari 2019, 00:50:43 WIB

JawaPos.com – Kabar soal duit sumbangan kampanye kubu Jokowi – M’aruf diperoleh dari saweran pengusaha yang mengerjakan proyek-proyek di kementerian, dibantah oleh Wakil Ketua Tim kampanye nasional 01, Abdul Kadir Karding.

Mantan Sekjen PKB itu memastikan dana sumbangan pada capres cawapresnya bersih. Karena UU membolehkan pihak ketiga atau pun pengusaha ikut menyumbang dana kampanye, selama mengikuti aturan yang ada.

Karding juga memastikan, sumbangan yang diberikan oleh pihak ketiga atau pengusaha sekalipun, bukan sebagai bentuk timbal balik atau ada tujuan tertentu.

“Enggak ada (timbal balik). Soal yang punya proyek terhadap pemerintah juga gak ada. Boleh dicek,” kata Karding usai menghadiri acara di Istana Negara, Jumat (11/1).

Karena itu, lanjut Karding, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Kerja itu juga dipastikan tidak akan terbebani oleh bantuan dari para penyumbang dana kampanye.

“Enggak ada (beban), karena memang enggak ada hubungannya. Karena murni ingin Pak Jokowi menang, jadi mereka mengeluarkan sumber daya berupa, uang kes dan bentuk barang,” tambah legislator Senayan itu

Sementara itu,Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto – Sandiaga Uno (BPN Prabowo – Sandi) Hidayat Nurwahid mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan, persoalan sumber dana kampanye Jokowi- KH Ma’ruf Amin yang berasal dari komunitas golfer.

Hidayat mengatakan, penting bagi KPU untuk menyampaikan kepada publik apakah dana kampanye itu sesuai aturan atau tidak.

“Karena juga ada aturan bahwa sumbangan bisa diberikan oleh individual dengan jumlah yang sudah dibatasi, oleh perusahaan juga dengan jumlah yang sudah dibatasi,” kata Hidayat di gedung DPR, Jakarta, Jumat (11/1).

Sebelumnya, persoalan ini sebelumnya dibuka oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) Peneliti ICW Almas Sjafira menjelaskan, ada sumbangan dari dua perkumpulan golfer masing-masing Rp 19,7 miliar dan Rp 18,2 miliar dalam Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Jokowi – Ma’ruf kepada KPU 1 Januari 2019.

Sumbangan itu mencapai 86 persen dari total penerimaan LPSDK Jokowi – Ma’ruf sebesar Rp 55,9 miliar. “Apabila perseorangan, mengapa tidak dilaporkan dan dicatat sebagai sumbangan perseorangan. Namun, apabila perusahaan mengapa tidak disumbangkan atas nama sumbangan perusahaan,” kata Almas di kantor ICW, Jakarta, Rabu (8/1).

Hidayat juga mengingatkan, soal sumbangan dana kampanye itu sudah ada aturannya. Karena itu, Hidayat berujar, KPU perlu memberikan penjelasan kepada publik. Apalagi, kata dia, ini sudah diangkat ICW ke publik. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengingatkan, pentingnya KPU untuk bersikap adil.

“Maka sudah sangat seharusnya KPU memberikan klarifikasi dana itu, berapa jumlahnya, kalau sumbangan individual berapa, apakah itu sesuai batas yang dibolehkan UU. Kalau itu diberikan perusahaan atau kelompok, apakah sesuai dengan peraturan perundangan atau tidak,” paparnya.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Gunawan Wibisono

Duit Sumbangan Kubu 01 Dari Pemenang Proyek Negara? Ini Kata Karding