JawaPos Radar | Iklan Jitu

Pesan Fahri ke Jokowi: Hati-Hati dengan Bu Rini

11 November 2015, 06:47:00 WIB
Pesan Fahri ke Jokowi: Hati-Hati dengan Bu Rini
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. (Foto: Ricardo/JPNN.Com)
Share this

JawaPos.Com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo harus berhati-hati dengan Menteri BUMN Rino Soemarno. Fahri beralasan, ketidaktahuan Jokowi -sapaan beken sang presiden- terhadap manuver Rini bisa menuntun pada persoalan serius.

Dalam pengamatan Fahri, selama ini Rini beranggapan bahwa program kerja BUMN murni bisnis. Termasuk dalam kerja sama usaha, kata Fahri menambahkan, Rini menegaskan bahwa BUMN bekerja murni bussines to bussines alias B to B.

Padahal, konstitusi mengamanatkan BUMN merupakan bagian negara yang bukan entitas bisnis murni. Namun, Fahri justru melihat selama ini Rini melakukan hal sebaliknya.

“Jokowi harus mengerti dan menyadari karena kalau tidak dia akan jadi korban dari sebuah skandal besar. Apalagi Jokowi sudah berani menadatangani kepres-kepres yang diajukan menteri BUMN yang sebenarnya tidak disetujui oleh menteri-menteri lainnya karena dianggap bertentangan dengan konstitusi,” ujar Fahri di gedung DPR Jakarta, Selasa (10/11).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu lantas menyebut dua kebijakan yang kontoversial menyangkut BUMN. Yang pertama adalah terbitnya peraturan presiden (Perpres) tentang kereta api cepat Jakarta Bandung, serta keputusan Pelindo II memperpanjang konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT) di Tanjung Priok kepada perusahaan Hong Kong, Hutchison Port Holdings (HPH).

Fahri menyebut dua kebijakan itu bisa jadi skandal besar. ”Dua kebijakan ini bisa jadi skandal besar karena kementerian terkait belum memberikan persetujuan," tegasnya.

Fahri menegaskan, Rini mestinya taat pada konstitusi bahwa BUMN tak bisa bertindak seperti layaknya perusahan swasta. Karenanya, ada undang-undang yang terkait langsung dengan BUMN. Misalnya, UU BUMN, UU Perbendaharaan Negara dan UU Badan Pemeriksa Keuangan.

“Makanya auditnya pun dilakukan oleh BPK.Jadi segala macam deal-deal yang dilakukan BUMN tidak bisa mekanisme bisnis B to B seperti yang dipraktekkan oleh menteri BUMN,” tegasnya.

Selain itu Fahri menambahkan, Jokowi mestinya juga memahami usul Rini tentang penyertaan modal negara (PMN) yang berkali-kali ditolak DPR. Bahkan, 10 fraksi di DPR kompak menolak PMN usulan Rini dalam RAPBN.

Fahri pun menegaskan bahwa pernyataanya itu sebagai upaya membantu Jokowi. "Apa pun situasinya, saya serius membantu presiden untuk menjalankan tugas-tugasnya. Beliau (Jokowi, red) kan terbilang orang baru di panggung nasional dan banyak hal yang Jokowi belum tahu," katanya.(ara/JPG)

Editor           : ayatollah
Reporter      :

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up