JawaPos Radar

PSPK Tegaskan Dukungan Kepala Daerah pada Capres Tak Langgar Aturan

11/09/2018, 18:04 WIB | Editor: Dimas Ryandi
Erick dan Jokowi
Presiden Jokowi saat menyalami Ketua Tim Pemenangan Nasional Erick Thohir bersama Wapres Jusuf Kalla dan Kiai Ma'ruf Amin. Dukungan kepada pasangan Jokowi - Ma'ruf pun kemudian berdatangan dari sejumlah kepala daerah. (Fedrik/Jawa Pos)
Share this image

JawaPos.com - Dukungan para kepala daerah untuk pasangan calon presiden-calon wakil presiden, Jokowi-KH Maruf Amin di pilpres 2019, seharusnya tak dipersalahkan. Sebab tak ada aturan yang dilanggar.

Pernyataan itu diungkapkan oleh Peneliti Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Nanang Suryana saat mengomentarai polemik banyakanya kepala daerah yang secara terbuka mendukung capres dana cawapres petahana.

"Kalaupun hendak mengingatkan, sebaiknya cukup dengan penekanan agar aturan teknis di Peraturan KPU (PKPU) ditaati sepenuhnya," ujar Nanang dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/9).

Menurut Nanang, kepala daerah adalah jabatan politik. Posisi mereka berbeda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, sebagaimana yang diatur dalam pasal 63, PKPU Nomor 23 Tahun 2018 ayat (2), kepala daerah dapat menjadi anggota tim kampanye.

Syaratnya, mengajukan cuti untuk kampanye di hari kerja sebagaimana diatur dalam pasal 62 PKPU itu. Disebut di dalamnya, dibatasi 1 hari cuti di hari kerja, dan dipersilahkan untuk berkampanye di hari libur.

"Jadi munculnya dukungan dari beberapa gubernur dan atau kepala daerah lainnya kepada salah satu calon presiden tidak bisa disalahkan. Jika kampanye saja boleh masa mendukung dilarang," kata Nanang, Selasa (11/9).

Nanang juga, harus dipahami juga bahwa dukungan para kepala daerah kepada Jokowi adalah bagian dari upaya mereka memperkuat legitimasi di hadapan masyarakat. Sebab politik tumbuh dengan dukungan publik. Dan Pilpres 2019 akan menjadi magnet perhatian nasional. 

"Keberpihakan kepala daerah pada salah satu calon presiden, tentu dapat mendatangkan insentif elektoral bagi kepala daerah bersangkutan," kata Nanang.

Karena itu, seharusnya dukungan dari kepala daerah kepada Jokowi bukanlah sebuah masalah. Kalaupun hendak mengomentari, sebaiknya yang disampaikan adalah anjuran agar tidak ada aturan teknis yang dilanggar ketika menyampaikan dukungannya.

"Tertutama seperti penggunaan fasilitas negara dalam berkampanye," kata Nanang.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan kepala daerah tidak diperkenankan menunjukkan sikap sebagai pejabat publik dengan mendukung pasangan capres-cawapres. Pernyataan JK ini lalu dilanjutkan oleh pernyataan cawapres Sandiaga Uno, yang menyebut bahwa pihaknya sudah menyarankan para kepala daerah pendukung untuk mengurusi wilayah dan bukan mengurusi pilpres.‎

(aim/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up