alexametrics

Erick Thohir Beberkan Keberhasilan Jokowi, Ini Sejumlah Capaiannya

11 Februari 2019, 20:57:10 WIB

JawaPos.com – Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Erick Thohir mengatakan pencapaian dan kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi telah nyata dirasakan masyarakat. Jokowi berhasil melakukan banyak perubahan di berbagai sektor.

Meneruskan pencapaian periode saat ini, Jokowi pun siap untuk periode kedua dengan platform program Indonesia Maju yang memprioritaskan pembangunan manusia, daya saing ekonomi, seni dan budaya, supremasi hukum, pertahanan dan keamanan.

“Dalam Program Indonesia Maju, Jokowi berupaya untuk memastikan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, memperbaiki birokrasi serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Erick dalam siaran pers yang diterima redaksi, Senin (11/2).

Erick menegaskan, pemerintahan Jokowi sangat berkomitmen untuk menangani masalah stunting, khususnya bagi balita. Tingkat stunting balita di era Jokowi turun ke 30,8 persen di tahun 2018 dari 37,2 persen di tahun 2013.

Penurunan ini diharapkan akan berlangsung ke depan. Sebagai contoh, secara khusus, dalam APBN 2019, pemerintah juga telah mengalokasikan program khusus untuk percepatan penurunan stunting sebesar Rp 29 triliun secara koordinatif di 18 kementerian dan lembaga.

Tujuannya untuk melakukan intervensi gizi bagi anak-anak balita melalui perbaikan asupan makanan, peningkatan akses pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta pendampingan kesehatan.

“Melalui berbagai upaya ini, diharapkan tingkat stunting balita menurun menjadi 22 persen di tahun 2022 (estimasi Bank Dunia),” ujar Erick.

Dia melanjutkan, dari sisi percepatan penurunan tingkat kemiskinan dalam pemerintahan Jokowi untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia penurunan kemiskinan mencapai single digit, yaitu sebesar 9,82 persen di tahun 2018. Diharapkan pada tahun 2019, tingkat kemiskinan akan menurun lebih lanjut antara 8,5-9,5 persen.

Selain itu, koefisien Gini yang merupakan indikator dari pemerataan pembangunan, semakin membaik dalam pemerintahan Jokowi, yaitu dari 0,40 menjadi 0,38.

“Komitmen pemerintah ini secara jelas ditunjukkan dalam alokasi Program Perlindungan Sosial dalam APBN 2019 mencapai Rp387,3 triliun, naik hingga 32,8% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, khususnya buat 40 persen penduduk termiskin,” sebut Erick.

Pemerintahan Jokowi berkomitmen untuk tetap menjaga anggaran pendidikan dalam APBN 2019 sebesar 20 persen dari APBN, yaitu sebesar Rp 492,5 triliun. Hal ini untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar lebih kompetitif (improving Indonesia’s human capital).

Melalui ini, diharapkan Indeks Pendidikan Manusia Indonesia akan semakin meningkat.

Dijelaskan Erick, anggaran pendidikan ini dipakai untuk berbagai program. Mulai dari peningkatan kualitas tenaga pendidik, efektivitas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program perbaikan akses sekolah.

Selanjutnya pemberian Program Indonesia Pintar kepada 20,1 juta siswa, pemberian bantuan pembiayaan beasiswa bidikmisi di pendidikan tinggi umum dan keagamaan kepada 471 ribu mahasiswa, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan tunjangan profesi guru.

“Ada juga pemberian bantuan operasional bagi pendidikan anak usia dini (PAUD), penguatan LPDP yang akan menyalurkan 27 ribu beasiswa pada tahun 2019, dan peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan vokasi,” jelasnya.

Menurut Erick, pemerintahan Jokowi mempunyai visi besar untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada segenap warga negara Indonesia. Dalam APBN 2019, pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp123,1 triliun untuk anggaran kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan.

Pemerintah telah memperluas penerimaan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pencapaian resipien Kartu Indonesia Sehat (KIS) meningkat dari 86,4 juta jiwa di tahun 2015 menjadi 96,8 juta jiwa pada tahun 2019. Selain itu, persentase kesediaan obat dan vaksin di tingkat puskesmas akan meningkat dari 79,4 persen pada tahun 2015 menjadi 95 persen pada tahun 2019.

“Dalam rangka mengatasi potensi defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan pada tahun 2019, pemerintah akan terus melaksanakan berbagai bauran kebijakan (policy mix) dan bisa melakukan evaluasi besaran iuran JKN Kesehatan, di mana berdasarkan peraturan perundangan, besaran iuran ditinjau paling lama dua tahun sekali,” tutur dia.

Capaian Target Pajak

Menurut Erick, pada penutupan APBN 2018, pemerintahan Jokowi berhasil melampaui target penerimaan negara sebesar 102,5 persen. Hal ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa di tengah volatilitas ekonomi global, hal ini antara lain karena prestasi pencapaian penerimaan pajak.

Rasio pajak Indonesia (tanpa pajak daerah) juga telah meningkat cukup pesat menjadi 11,56 persen dari PDB pada tahun 2018, meningkat dari 10,66 persen di tahun sebelumnya. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan rasio pajak ini, namun dengan tetap memastikan bahwa iklim usaha terjaga dengan baik.

“Pencapaian rasio pajak Indonesia ini relatif sama dengan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Singapura (13,5%), Malaysia (14%) dan Filipina (14,6%),” ucap dia.

Pemerintahan Jokowi, imbuh Erick juga telah melakukan langkah-langkah konkret untuk membuat ketahanan energi Indonesia semakin terjamin dengan memastikan adanya bauran energi (energy mix) yang semakin bervariasi dan juga memerhatikan kelestarian lingkungan, antara lain melalui sumber-sumber energi terbarukan (renewable energy). Selain itu, akses masyarakat luas terhadap listrik saat ini sudah menuju rasio elektrifikasi 99% pada akhir tahun 2019.

“Pemerintahan Jokowi berkomitmen untuk memberantas korupsi dengan meningkatkan upaya pencegahan yang lebih terfokus, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak,” kata Erick.

Pencegahan juga dilakukan dengan menekankan pentingnya pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam upaya pencegahan korupsi melalui penguatan peran e-government, e-katalog, Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), e-tilang dan Online Single Submission (OSS).

“Hasil survei Nasional Anti Korupsi 2018 menunjukan tingkat korupsi berkurang dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat,” ucapnya.

Editor : Imam Solehudin

Reporter : Igman Ibrahim

Erick Thohir Beberkan Keberhasilan Jokowi, Ini Sejumlah Capaiannya