JawaPos Radar

Pilpres 2019

Bocorkan Strategi, Drajad Ungkap Kebijakan Pemerintah yang Anti Bisnis

10/11/2018, 00:15 WIB | Editor: Dimas Ryandi
Drajad Wibowo dan Rizal Ramli
Drajad Wibowo dan Rizal Ramli saat menuturkan sejumlah kebijakan ekonomi tim Prabowo-Sandi. (igman/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga kembali melakukan diskusi bersama media asing pada Jumat (9/11) sore. Kali ini, mereka mengklaim akan mendompleng pertumbuhan ekonomi ke angka 6,5 persen pada tahun 2020.

Hal itu diungkapkan oleh Drajad Wibowo selaku Anggota BPN Prabowo-Sandiaga bidang ekonomi. Dia bersama timnya meyakini mampu menumbuhkan ekonomi Indonesia yang mandek di angka 5 persen. 

"Kita akan memecahkan deadlock ekonomi Indonesia yang sekarang tertahan di 5 persen. Kita menargetkan minimal untuk tahun 2020, angkanya 6 sampai 6,5 persen," katanya usai diskusi ekonomi bersama Jurnalis Asing di media center Prabowo-Sandi, Jl Sriwijaya I No 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (9/11).

Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN itu menyebut adanya sejumlah kebijakan pemerintah yang anti bisnis dan anti pertumbuhan. Itulah kenapa, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilainya tak bergerak.

"Saya kasih contoh, terkait industri semen, ada satu industri yang sudah terlanjur investasi besar-besaran kemudian sumber bahan bakunya menjadi tertahan karena izin tanahnya terganggu. Jadi ini akan kita perbaiki," ucapnya. 

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 6,5 persen, lanjut Drajad, paslon nomor urut 02 itu akan menggenjot sektor pertanian dan pedesaan. Khususnya untuk menjaga stabilisasi harga bahan makanan yang menguntungkan konsumen dan petani.

Sehingga bulog akan diberi peran lebih signifikan untuk mengamankan supaya ketika panen harga tidak terlalu rendah bagi petani ketika paceklik harga tak terlalu mahal bagi konsumen.

"Hal tersebut sudah pernah dilakukan di masa lalu. Ini akan kita lakukan tentu perlu dana, dananya akan disiapkan," papar Drajad. 

Tak hanya itu, kata dia, ada cara-cara lain yang ditawarkan Prabowo-Sandi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi negara yang mencapai 6 sampai 6,5 persen di tahun 2020. Caranya adalah dengan reformasi pajak. 

Pemerintahan Prabowo-Sandi nantinya akan menaikkan penghasilan tak kena pajak (PTKP). Selain itu juga akan menurunkan PPH Pasal 21. PPH 21 tersebut berlaku untuk korporasi dan orang pribadi.

"Mungkin yang kita lihat pertama dulu yang pribadi tapi yang korporasi tetep. Itu akan kita turunkan sehingga kita bisa turunkan rate nominal pajak tapi dengan penurunan rate nominal, itu orang jadi males kongkalikong dengan pegawai pajak. Dia akan bayar pajak lebih banyak, itu biasanya akan meningkatkan rate efektif dari penerimaan pajak," ujar Drajad. 

Menurutnya, tentu akan ada penegakan pajak tanpa menakut menakut-nakuti yang kemarin ini kan orang ditakut takuti. Sehingga ketika ditakut-takuti akhirnya uangnya disembunyikan, akhirnya tak mau belanja untuk beli barang retail.

"Bahkan, dia tak mau lagi transaksi properti sehingga justru membuat pertumbuhan jadi terhambat. itu salah satu contoh kebijakan anti pertumbuhan anti bisnis," pungkasnya.

(aim/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up