JawaPos Radar

Pilpres 2019, PBB: Sudah Jelas Arah Dukungan

10/09/2018, 21:30 WIB | Editor: Kuswandi
Yusril Ihza Mahendra
Yusril Ihza Mahendra saat diwawancara awak media (Ridwan/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Ke mana dukungan Partai Bulan Bintang (PBB) di Pilpres 2019 ini masih belum terlihat. Namun pernyataan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra soal calon presiden petahana tak perlu berhenti atau cuti punya pesan politik yang tegas.

Sekretaris Jenderal PBB, Afriansyah Noor mengatakan, apa yang dikatakan ketua umumnya tersebut adalah sebagai pakar hukum tata negara. Apa yang dilihatnya adalah bersifat objektif.

“Sikap Pak Yusril sebagai akademisi, biasanya sejalan dengan sikap politiknya. Beliau tidak pernah split personality dalam bersikap. Karena bagi beliau, seorang politisi haruslah mendasarkan sikap politiknya pada intelektualisme," ujar Afriansyah saat dihubungi, Senin (10/9).

Namun demikian tidak menutup kemungkinan bakal mendukung Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 mendatang, terkait statement Yusril tersebut.

"Jadi, disini bisa dibaca kemana arah politik Pak Yusril dan PBB sebenarnya,” ‎katanya.

Hingga saat ini, PBB memang belum mengambil keputusan akan mendukung siapa. PBB sedang menunggu ijtima ulama dua. Hal itu dilakukan supaya pandangan PBB jelas dalam memutuskan dukungan.

Sebelumnya, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, tak ada kewajiban seorang presiden petahana untuk cuti atau mundur dari jabatannya ketika mencalonkan diri sebagai Presiden pada periode berikutnya.

Ia mengatakan hal tersebut merespons ramainya meme di media sosial yang beredar mengenai UU Nomor 42/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, khususnya pada pasal 6, yang mengatur bahwa pejabat negara yang mencalonkan diri sebagai calon Presiden wajib mundur dari jabatannya, disertai kata-kata, “Jokowi Sudah Sah Bukan Presiden Indonesia dan Harus Mundur Sekarang Juga."

Padahal, menurut Yusril, undang-undang tersebut sudah resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 571 huruf A UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu yang diberlakukan sejak tanggal 16 Agustus 2017.

(gwn/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up