alexametrics

Gerindra Tolak Pasal Pidana Menghina Presiden di Draf RKUHP

10 Juni 2021, 18:39:41 WIB

JawaPos.com – Munculnya kembali pasal penghinaan presiden dan wakil presiden mendapat respons beragam. Sejumlah fraksi di DPR memberikan pandangan berbeda terhadap pasal kontroversial dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) itu.

Anggota Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman kali pertama menyinggung pasal penghinaan presiden. Dia tegas tidak setuju dengan penerapan pidana dalam pasal 218 ayat 1 RKUHP itu. Dia berharap munculnya pasal yang pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi tersebut dipertimbangkan lagi.

Habiburokhman bahkan mengusulkan bahwa alih-alih pidana, persoalan penghinaan presiden dan wakil presiden dialihkan ke ranah perdata saja.

”Kalau saya ditanya, sebaiknya ini dialihkan ke perdata saja. Jadi, penyelesaiannya tidak melibatkan kepolisian dan kejaksaan yang merupakan rumpun eksekutif,” jelas wakil ketua umum Partai Gerindra itu dalam rapat bersama menteri hukum dan HAM kemarin (9/6).

Alasannya, kata dia, jika masih masuk delik pidana, tuduhan bahwa pasal itu digunakan untuk melawan orang-orang yang berseberangan dengan kekuasaan akan terus timbul. Tidak peduli seobjektif apa pun proses peradilannya. Apalagi, pasal tersebut juga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat lantaran semakin tinggi kemungkinan adanya kriminalisasi.

Anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman menyatakan, ada alasan khusus mengapa dirinya sebagai ketua panja RKUHP setuju jika pasal penghinaan presiden dan wakil presiden kembali dimunculkan. Benny menyatakan bahwa pasal itu dulu pernah dibahas dan sempat mencapai titik buntu setelah debat yang panjang.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : deb/c6/bay

Saksikan video menarik berikut ini:




Close Ads