alexametrics

Gerindra Minta DPD dan DPC Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

9 Desember 2019, 15:20:00 WIB

JawaPos.com – Mantan narapidana kasus korupsi diperbolehkan mengikuti Pilkada 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal tersebut tertuang dalam PKPU Nomor 18 tahun 2019.

Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani meminta kepada DPD dan DPC ‎partai pimpinan Prabowo Subianto tersebut untuk tidak mencalonkan mantan narapidana kasus korupsi di Pilkada 2020 mendatang.

“Untuk tidak mengajukan nama-nama (mantan koruptor). Nama-nama lain masih ada, masih banyak,” ujar Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/12).

Baca juga: Soal Eks Koruptor Ikut Pilkada 2020, Perludem: KPU Alami Dilema

Meski demikian, hal itu hanyalah imbauan saja. Sehingga tidak memaksakan kehendak kepada pengurus DPD dan DPC. “Kalau tidak ada, ya silakan saja nanti kita,” ungkapnya.

Wakil Ketua MPR ini mengatakan, peran partai sangat diperlukan untuk tidak mencalonkan eks narapidana kasus korupsi tersebut. Sehingga perlu adanya komitmen dari partai politik.

“Tentu saja itu menjadi bagian dari komitmen partai tersebut apakah dia serius melakukan pemberantasan korupsi,” ungkapnya.

Sekadar informasi,‎ KPU menerbitkan PKPU Nomor 18/2019 yang tidak melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi kepala daerah. PKPU itu tercatat dengan Nomor 18 tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. PKPU ditetapkan pada 2 Desember 2019.

Ketentuan soal eks koruptor bisa dilihat pada Pasal 4 tentang ‘Persyaratan Calon’. Pada huruf h, hanya dua mantan narapidana yang dilarang ikut Pilkada, yaitu bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual pada anak.

Meski mantan narapidana kasus korupsi bisa maju, KPU menambahkan satu pasal dalam Peraturan KPU ini dengan mengimbau partai politik untuk tidak mencalonkan eks napi kasus korupsi dalam Pilkada. Tepatnya dalam Pasal 3A angka 4, sebagai berikut: Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota diutamakan bukan mantan terpidana korupsi.

Editor : Edy Pramana

Reporter : Gunawan Wibisono


Close Ads