JawaPos Radar

Pilpres 2019

Beri Dispensasi Bagi Kader yang Membelot, Demokrat Main Dua Kaki?

09/09/2018, 15:55 WIB | Editor: Dimas Ryandi
Lukas Enembe
Gubernur Papua, Lukas Enembe ketika dilantik di Istana Negara, Rabu (5/9). Enembe berkomitmen bahwa dalam Pilpres 2019, dia mantap mendukung Jokowi-KH Ma'ruf Amin. Namun Partai Demokrat tak memberi sanksi apapun. (Raka Denny/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Partai Demokrat dipastikan memberikan dispensasi kadernya yang justru mebelot untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf di pilpres 2019 mendatang. Setidaknya ada 4 dari 34 provinsi yang diberikan ke istimewaan tersebut. 

Keputusan ini pun sekaligus membuat partainya untuk mencari jalan lain untuk tetap dapat memenangkan Prabowo-Sandi di pilpres. Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean membantah bahwa dispensasi ini disebut politik dua kaki. 

"Justru kami akan carikan formulanya supaya tidak disebut dua kaki ya. Tapi kepentingan partai, mungkin kita akan meminta kader kami untuk tidak usah masuk secara resmi di tim pemenangan," kata Ferdinand di Kediaman SBY, Jakarta, Minggu (9/9).

Dia menambahkan, pelarangan untuk masuk tim pemenangan akan meminimalisir kader yang membelot akan berhadap-hadapan dengan partainya di pilpres 2019 mendatang. Namun terkait untuk pemenangan Jokowi-Ma'ruf, partainya tidak mempersoalkannya. 

"Tapi kalau dia (kader yang dukung Jokowi-Ma'ruf) enggak ada di tim pemenangan. Tapi hany secara pribadi dan cenderung diam. Itu tak masalah karena  tidak terlalu mengganggu soliditas partai," pungkasnya. 

Sebelumnya,  Partai Demokrat memang akan memberikan dispensasi kepada 4 dari 34 provinsi DPD Demokrat yang membelot untuk mendukung paslon Jokowi-Ma'ruf di pilpres 2019. Salah satu yang diketahui diberikan dispensasi adalah Ketua DPD Demokrat Papua, Lukas Enembe. 

Alasan partai Demokrat memberikan dispensasi lantaran kekhawatiran dengan suara partainya yang menurun di pemilu 2019 mendatang. Sehingga pihaknya tak memberikan sanksi apapun kepada Gubernur Papua tersebut. 

"Kami juga sebagai partai tidak ingin partai kami ini jeblok (suaranya) di sana (Papua), karena memang kami lihat opini dan animo masyarakat di sana untuk mendukung pak Jokowi tinggi, sehingga kami harus berpikir juga menyelamatkan partai kami," kata Ferdinand. 

(aim/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up