alexametrics

Mendagri: ASN Harus Netral di Politik Tapi Berpihak ke Pemerintah

9 Maret 2019, 10:17:37 WIB

JawaPos.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo meluruskan makna netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sering menjadi sorotan publik dalam masa Pemilu Presiden 2019. Menurut Mendagri, netralitas ASN berlaku dalam konteks politik. Misalnya netral tidak ikut kampanye pileg dan pilpres. Tetapi netralitas ASN tidak berlaku dalam konteks sistem birokrasi dan pemerintahan, baik di tingkat pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Sehingga ASN perlu ikut mendukung dan sosialisasi program kebijakan pimpinan daerah dan pimp pusat

“Posisi ASN dalam konteks pemilu serentak harus netral mengikuti UU dan PKPU serta aturan yang dikeluarkan Bawaslu, bahwa ASN tidak boleh ikut kampanye dukung pasangan calon pilpres khususnya,” ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (9/3).

Hanya saja, dalam konteks pekerjaan birokrasi, ASN sejatinya adalah profesi yang tidak bebas karena ASN terikat pada tugas dan kewajiban menjalankan seluruh peraturan dan program presiden, menteri dan kepala daerah.

“ASN harus tegak lurus pada kebijakan presiden, gubernur, bupati, wali kota sebagai atasannya, dan ikut bertanggungjawab mensosialisasikan dan menjaga keputusan pembangunan presiden,” katanya.

“Birokrasi harus berpihak pada kepentingan negara dan masyarakat. Birokrasi harus satu warna tegak lurus pada NKRI”, lanjut Mendagri.

Dengan demikian, menurut Tjahjo sesungguhnya ASN tidak netral atau tidak bebas. Karena mereka terikat pada aturan, taat pada tugas pokok menjalanakan seluruh program pemerintahan dari pusat sampai desa, siapapun dan darimanapun pemimpinnya.

“Seorang ASN sangat tidak etis jika mencela pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, jelas arahan Presiden Jokowi dan Wapres JK ingin menjalankan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, taat kepada hukum membangun reformasi birokrasi”, pungkasnya.

Editor : Kuswandi

Reporter : Gunawan Wibisono



Close Ads
Mendagri: ASN Harus Netral di Politik Tapi Berpihak ke Pemerintah