alexametrics

Pekerja Seni Paling Terpukul, Rerie: Butuh Perhatian Serius Pemerintah

8 April 2021, 00:08:47 WIB

JawaPos.com – Pemerintah diminta untuk memperhatikan kegiatan seni dan kebudayaan di tengah Pandemi Covid-19. Salah satu tujuannya agar para pekerja kreatif bisa memanfaatkan setiap peluang yang mampu mendorong industri kreatif di tanah air tetap bisa bertahan.

“Tentu hal itu membutuhkan kerja-kerja besar dan harus mendapat prioritas tinggi agar peluang yang ada pada industri kreatif bisa dimanfaatkan dengan baik para pekerja seni,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Merumuskan Jalan Kebangkitan Industri Kreatif Pasca Pandemi yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (7/4).

Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie, Ph.D (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah) itu menghadirkan Wishnutama Kusubandio (Komisaris Utama Telkomsel, Menteri Parekraf 2019-2020), Harry ‘Koko’ Santoso (Promotor Event) dan Dian Sastra (Seniman Tradisional Tarling).

Hadir juga dalam diskusi tersebut, Niluh Djelantik (Ketua DPP Partai NasDem Bidang UMKM, Entreprenuer Industri Fashion) dan Ananda Sukarlan (Pianis & Komponis) sebagai penanggap.

Menurut politikus yang biasa disapa Rerie itu, saat ini Indonesia belum bisa dikatakan bebas dari pandemi dan masih dalam masa transisi menuju pengendalian penyebaran Covid-19. Sehingga pergerakan masyarakat masih harus dibatasi.

“Akibatnya, pekerja di industri kreatif yang sebagian besar seniman terdampak,” ujarnya.

Bukan hanya itu, tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, dampak pembatasan mobilitas orang ini juga dirasakan masyarakat penikmat seni pertunjukan. “Jadi, baik seniman dan penontonnya terdampak di masa transisi ini. Ada aspek lain yang hilang dari rutinitas hiburan masyarakat,” ujar Rerie.

Karena itu, kata Rerie, saat ini harus ada upaya agar di masa transisi ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya agar industri kreatif tetap bergeliat dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat.

Sementara itu, Menteri Parekraf 2019-2020, Wishnutama Kusubandio berpendapat bahwa industri kreatif di masa pandemi ini sangat lekat dengan ekonomi digital. Namun, semua pihak harus memahami bahwa peluang di ekonomi digital ini belum maksimalkan dimanfaatkan.

“Sangat disayangkan, justru yang mendapatkan keuntungan lebih besar bukan platform-platform dari Indonesia. Jadi yang paling dapat manfaat dari maraknya digitalisasi ekonomi ini bukan bangsa kita,” ujarnya.

Padahal, ujarnya, peluang pendapatan ekonomi digital itu senilai USD 155 miliar atau 10 dari GDP Indonesia. Karena itu, Wishnutama berharap pembangunan ekonomi kreatif harus komperhensif dari berbagai sisi. Untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi digital pada masa datang, tegasnya, para pemangku kepentingan harus melalukan persiapan secara matang.

Promotor pertunjukan, Harry ‘Koko’ Santoso menilai kondisi infrastruktur kesenian Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain. Gedung-gedung kesenian misalnya, yang layak hanya tersedia di Jakarta.

Akibatnya, jelas Koko, musisi nasional saat ini belum memiliki daya tawar yang cukup untuk bisa dihargai di kancah global. Karenanya, untuk bangkit dari kondisi tersebut, perlu sebuah gerakan berskala nasional.

“Perlu perhatian besar dari para pemangku kepentingan untuk mewujudkan gerakan tersebut,” imbuhnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Seniman tradisional Tarling, Diana Sastra. Dirinya mengakui kebijakan pembatasan sosial menyebabkan para pekerja seni di daerah terpukul karena tidak bisa sama sekali menjalankan profesinya.

“Parahnya, untuk memanfaatkan media digital, sebagian pekerja seni di daerah belum memiliki ketrampilan yang memadai,” ujarnya.

Ketua DPP Partai NasDem Bidang UMKM, Entreprenuer Industri Fashion, Niluh Djelantik berpendapat, usaha mikro kecil dan menengah adalah real ekonomi saat ini. Karena sejumlah acara pertunjukan hilang, jelasnya, berdampak langsung terhadap UMKM.

Ia menyarankan, perlu kesepakatan sejumlah pihak untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan agar kegiatan pertunjukan atau aktivitas seni bisa dilakukan. Dengan begitu, jelasnya, UMKM bisa menggeliat kembali.

Menanggapi hal itu, jurnalis senior Saur Hutabarat menilai, urusan kebudayaan di negeri ini memang belum mendapatkan penanganan yang serius dari pemerintah. Hal itu terlihat dari berpindah-pindahnya posisi Ditjen Kebudayaan pada pemerintahan.

“Ditjen Kebudayaan pernah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pernah juga di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan akhirnya dikembalikan lagi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini negara seperti tidak memiliki kebijakan yang tegas dan jelas terkait pengembangan kebudayaan di masa datang,” pungkasnya.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : ARM




Close Ads