alexametrics
Dampak Ekonomi Karena Wabah Korona

Misbakhun Usulkan Pembentukan Badan Penyehatan Ekonomi Nasional

8 April 2020, 21:30:09 WIB

JawaPos.com – Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun pembentukan Badan Penyehatan Ekonomi Nasional untuk membantu perekonomian semua warga negara. Hal ini terkait upaya penanggulangan dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Imbas ekonomi yang disebabkan oleh Korona, kata Misbakhun, telah menghantam semua lapisan masyarakat. Mulai kalangan jelata hingga pengusaha kelas atas. Karena itu Bank Indonesia (BI) dan pemerintah harus mengambil langkah yang luar biasa.

Misbakhun menyampaikan usulannya itu pada saat rapat virtual Komisi XI DPR dengan jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia, (8/4). Dalam rapat itu, mayoritas anggota Komisi XI DPR mengingatkan jajaran BI akan dampak ekonomi pandemi Covid-19 akan sangat besar dan lama.

Masalahnya, kata politikus Golkar itu, saat ini yang terlihat justu belum ada kesepahaman di antara berbagai lembaga negara dalam melihat permasalahan dan cara mengatasinya. Misalnya soal kebijakan kelonggaran kuantitatif.

Menurutnya, jika memang pemerintah mau melakukan semacam kelonggaran kuantitatif atau quantitative easing seperti yang pernah dilakukan Jepang, Eropa dan AS, sebaiknya kebijakan itu dilaksanakan secara struktural demi mengelola resiko yang ada.

“Konsep quantitative easing yang disepakati oleh pemerintah dan BI itu seperti apa?” katanya.

Misbakhun menuturkan, berdasarkan pendalamannya ke sejumlah pihak, pelaku usaha hanya punya modal untuk bertahan tiga bulan. Namun, di sisi lain, tak satu pun yang bisa memprediksi berapa lama pandemi berlangsung.

Semakin lama pandemi terjadi, maka akan semakin parah dampak ekonomi terhadap ekonomi. “Masalahnya, kalau kita kehilangan momentumnya, dampaknya bisa jadi sudah terlanjur parah,” kata Misbakhun.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu juga menegaskan, semua pihak sudah sepakat bahwa krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 berbeda dengan krisis 1998 dan krisis global 2008.

Saat krisis 1998, tuturnya, Indonesia masih tertopang oleh usaha mikro, kecil dan nenengah (UMKM) yang masih bisa berproduksi di tengah sektor finansial yang kala itu sekarat. Sementara saat krisis global 2008, Indonesia justru kebanjiran likuiditas dari negara lain, utamanya Amerika Serikat (AS). Namun, kini suasananya jauh berbeda.

“Pandemi ini yang diserang adalah rantai produksi dan konsumsi. Semua me-lockdown supply and demand-nya, dampaknya ke semua. Bukan hanya usaha besar, UMKM juga terkena karena produksi dan konsumsi diganggu,” ujarnya.

“Karena ini unusual case (persoalan tak biasa), maka kita harus berpikir unusual way out. Mohon maaf, kita tak bisa mengerjakannya dengan kebijakan yang normal-normal saja,” tegasnya.

Misbakhun lalu memberi contoh, ketika sektor riil di bidang pariwisata seperti perhotelan terganggu, sektor perbankan pun pasti terdampak. Jika satu hotel tak bisa membayar cicilan utang ke bank, ulasnya, akan ada peringatan I sampai III yang dilakukan. “Nah ini kan terkait pencadangan, struktur modal, dan sebagainya,” kata Misbakhun.

Contoh lainnya, adalah sejumlah BUMN seperti Garuda Indonesia, PT Pelni, dan PT KAI yang akan sangat terdampak oleh kondisi ekonomi yang ada. Ketika tidak adanya pemasukan, perusahaan itu harus tetap membayar berbagai kewajiban rutin.

“Dampaknya hingga ke perbankan, dan sampai juga ke bawah. Maka saat ini, negara harus memikirkan semuanya. Semua harus kita tolong. Tidak ada perbedaan antara si miskin, jelata, atau yang kaya. Tinggal siapa yang akan terkena pertama, dan siapa yang menerima pelampung penyelamat dari negara,” urainya.

Politikus asal Pasuruan itu juga mengingatkan, bahwa saat krisis 1998, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Kini, dia mengusulkan pembentukan badan khusus untuk menangani, tentu dengan bentuk serta fungsi yang berbeda.

“Saya mengusulkan pemerintah berpikir untuk mempunyai Badan Penyehatan Ekonomi Nasional, atau national economic agency. Agar kegiatan BI tidak terganggu,” katanya.

Menurutnya, bisa jadi Indonesia tak punya pengalaman menghadapi krisis besar seperti sekarang. Namun, justru dalam krisis itulah semua pihak diuji.

“Saatnya kita tunjukkan kepemimpinan kita saat kondisi seperti ini. Kondisi dan situasi tidak normal, seperti krisis seperti ini,” pungkasnya.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Gunawan Wibisono



Close Ads