JawaPos Radar

Saatnya Partai dan Kader Introspeksi

Oleh Siti Zuhro*

07/09/2018, 18:37 WIB | Editor: Ilham Safutra
Saatnya Partai dan Kader Introspeksi
Siti Zuhro, Peneliti Senior Pusat Kajian LIPI (Hendra Eka/Jawa Pos)
Share this image

JawaPos.com - Peran parpol sangat sentral dalam menyiapkan pemimpin yang diinginkan masyarakat. Di internal parpol, para calon pemimpin tidak hanya diajari strategi, manuver, dan sebagainya.

Tetapi, mereka juga harus memahami filosofi. Artinya, di situ ada moral politik dan etika politik ketika kader-kader tersebut menjadi representasi partai.

Moral politik itu penting. Kalaupun dikatakan partai politik membolehkan begini dan begitu, secara individual kader tersebut harus mulai melakukan review terhadap dirinya. Apakah di tengah masyarakat terjadi resistansi dan sebagainya.

Partai itu kan sebenarnya berdagang. Tentu, namanya orang berdagang, konsumen berhak membeli atau tidak. Dalam konteks partai, masyarakat boleh memilih atau tidak. Ngapain saya memilih dagangan ini? Kan karena dagangannya berkualitas bagus. Intinya seperti itu.

Jadi, partai akan rugi sendiri bila tidak melakukan perbaikan-perbaikan atau seleksi terhadap kader-kader yang dijadikan calon-calon pemimpin. Baik di legislatif maupun eksekutif.

Jadi, menurut saya, ini saatnya, baik secara institusional partai maupun secara individual, kader melakukan introspeksi. Sebab, saat ini segalanya sudah serba terbuka. Media bisa diakses dengan mudah.

Kalau ada semacam resistansi atau prokontra, sebaiknya mundur. Jadi, itu adalah nilai-nilai budaya baru yang ingin kita kedepankan. Supaya ada empati terhadap kondisi bahwa korupsi di Indonesia sudah dahsyat. Sudah sampai pada tahap SOS. Kita mengalami era di mana korupsi merajalela.

Karena itu, mata rantainya harus diputus. Caranya, mengedepankan atau mempromosikan calon pemimpin yang oke. Calon-calon yang akan merepresentasikan rakyat. Filosofi itulah yang harus diikuti seluruh kader partai politik. Pasti banyak masyarakat yang lebih pro pada sosok yang oke dan berintegritas. Sekarang integritas menjadi nomor satu.

Keputusan menggugat larangan bagi mantan koruptor mencalonkan diri ini secara tidak langsung akan mempertaruhkan kredibilitas dan integritas partai. Kalau suara besar dari masyarakat memang tidak menghendaki orang-orang yang tidak berintegritas, katakanlah begitu, orang-orang yang dianggap sudah terstigma secara etika lebih baik tidak masuk ke ranah-ranah jabatan publik.

Di situ ada resistansi masyarakat. Di situ seharusnya ada semacam kepekaan dari para politikus. Mereka tidak boleh marah juga karena itulah risiko masuk ke ranah publik. Di mana jabatan itu adalah jabatan yang terakses dengan sangat mudah. Karena itu, kemarahan tidak diperlukan. Sebab, bagaimanapun, yang akan memilih adalah rakyat.

Politik itu dinamis dan sangat kontekstual. Pelajaran dari 2009 menunjukkan, ternyata ketua DPR saja tidak bisa meraih suara sehingga terlempar. Pada 2014 juga tidak begitu banyak elite tersohor. Mereka tidak masuk ke parlemen karena memang tidak ada garansi.

Agar di pusat dan daerah bisa satu suara untuk tidak mencalonkan mantan terpidana korup­si, harus ada konsolidasi mulai DPP sampai ke DPD/DPW hingga DPC. Ini instruksi tegak lurus. Harus diikuti dan dipatuhi oleh semua. Sebaiknya, mereka berlomba-lomba menegakkan hukum dan menegakkan keadilan.

Calon pemimpin yang diberikan ke publik tidak sekadar populer. Tetapi, ketika dilacak latar belakang kehidupannya, tidak ada cacat moral. Kondisi seperti itu tidak usah ditabrak dan tidak usah dilawan.

Memang betul, Undang-Undang Pemilu tidak mengatur larangan menjadi caleg bagi mantan terpidana korupsi. Namun, menjadi pemimpin itu ada prasyaratnya. Pemimpin adalah role model. Merekalah yang meneladani dan yang akan diteladani sosoknya, perilakunya, dan tutur katanya.

Jadi, menurut saya, ada idealisme di masyarakat bahwa sosok pemimpin itu ya memang relatif utuh. Karena itu, partai harus mengajukan caleg yang tidak berisiko. Ketika integritasnya dipertanyakan KPU berdasar data yang ada, sebaiknya diikuti saja.

Negara ini sudah darurat korupsi. Masak partai tidak memiliki sense sama sekali? Cara pandang masyarakat terhadap sosok wakil rakyat itu juga relatif sudah bergeser. Masyarakat zaman now, milenial, senang dengan sosok yang betul-betul cerdas dan yang tidak terstigma apa pun. 

*) Peneliti Senior Pusat Kajian Politik LIPI

(Disarikan dari wawancara wartawan Jawa Pos Bayu Putra)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up