alexametrics

IMI: Erick Thohir Butuh Waktu untuk Menata BUMN

7 Juli 2020, 05:15:33 WIB

JawaPos.com – Sepak terjang Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih terus menuai sorotan dan kritik. Apalagi setelah mantan Ketua Tim Sukses Jokowi di pilpres 2019 itu menempatkan 22 anggota Polri dan TNI aktif sebagai komisaris di berbagai BUMN.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pakar Indonesia Maju Institut (IMI) Lukman Edy menilai, banyak pihak masih menaruh harapan terhadap Erick Thohir, meskipun belakangan sepak terjangnya mendapat sorotan.

“Erick Thohir butuh waktu untuk menata BUMN seluas-luasnya,” kata Lukman Edy di Jakarta, Senin (6/7).

Politikus PKB yang pernah menjabat sebagai menteri itu mengatakan, Presiden Jokowi sudah memberikan kepercayaan penuh kepada bos Maha Grup yang pernah menjadi presiden klub sepak bola Inter Milan tersebut. Hal tersebut jelas menjadi tantangan bagi Erick untuk terus berkiprah melakukan efisiensi dan transformasi di BUMN.

Sementara soal dimasukannya 22 anggota Polri dan TNI aktif sebagai komisaris di berbagai BUMN, Lukman Edy menilai, hal itu masih dalam koridor yang mengedepankan profesionalitas.

“Isu ini (dwifungsi-red) sama sekali ahistoris dan mengada-ada. Terhapusnya dwifungsi ABRI ditandai dengan terpisahnya TNI dan Polri,” tegas pria asal Riau ini.

Dia juga menjelaskan bahwa kedua institusi itu juga telah diatur dengan UU yang berbeda. TNI sebagai kekuatan militer untuk menjaga kedaulatan negara, sedangkan Polri menjadi kekuatan sipil untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Jadi kalau Polisi banyak mengisi jabatan sipil, seharusnya tidak dipermasalahkan lagi,” kata mantan legislator Senayan ini.

Lebih jauh dijelaskan Lukman Edy, dihapusnya dwifungsi ABRI menegaskan TNI tidak boleh masuk dalam wilayah politik praktis. Berbeda dengan masa Orde Baru yang memposisikan militer dalam Fraksi ABRI di parlemen.

“Pada saat itu, ABRI bisa jadi anggota DPR, DPRD dan secara sistematis ada representasinya dalam kepemimpinan di daerah sebagai gubernur atau gubernur. Sekarang jabatan politik praktis tersebut harus melalui partai politik sebagai simbol supremasi sipil,” terangnya.

Karena, lanjutnya, baik di UU Pemilu maupun pemilihan kepala daerah, semuanya jelas diatur bahwa TNI dan Polri tidak memiliki hak suara untuk memilih. Apalagi untuk dipilih. Mereka harus mundur dari jabatan aktifnya kalau mau mencalonkan diri, menduduki kursi legislatif maupun pimpinan eksekutif.

“Apalagi untuk mencalonkan diri jadi presiden dan wakil presiden,” tukas mantan ketua Pansus RUU Pemilu DPR ini.

Menurut Lukman, upaya menggiring opini bahwa prajurit TNI masuk dalam BUMN adalah kesalahan konstitusional karena mengembalikan dwifungsi ABRI yang sudah diberangus, merupakan pandangan yang menyesatkan dan menggiring opini sesat.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Dimas Ryandi



Close Ads