alexametrics

Hadapi Revolusi Industri 4.0, Bamsoet Sarankan Pemerintah Lakukan Ini

7 Mei 2018, 14:03:10 WIB

JawaPos.com – Revolusi Industri 4.0 merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh negara mana pun. Itu ditandai dengan era digitalisasi dan kecepatan perubahan teknologi yang harus diikuti oleh semua orang. 

“Indonesia harus siap menghadapi itu. Dengan bonus demografi yang kita punya, maka jika ini dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal, saya optimistis Indonesia masuk menjadi sepuluh besar kekuatan ekonomi dunia,” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo saat Diskusi Nasional ‘Revolusi Industri 4.0 Tantangan Masa Depan Pekerja’ yang diselenggarakan Soksi di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (7/5).

Karenanya, politikus senior Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu berharap agar pemerintah segera melakukan penguatan dan percepatan transfer teknologi, kemampuan, dan pengetahuan yang dimilki oleh tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal. 

“Penggunaan dana kompensasi tenaga kerja asing serta penguatan sekolah vokasi dan Balai Pelatihan Tenaga Kerja menjadi hal yang penting,” katanya.

Sementara itu, mantan Menteri Tenaga Kerja Bomer Pasaribu yang juga hadir sebagai pembicara di seminar itu juga mengingatkan, pemerintah agar Indonesia tidak mengalami de-industrialisasi. 

“Munculnya kekhawatiran de-industrialisasi justru akan mengancam bonus demografi yang kita miliki dan ledakan pengangguran,” kata Bomer.

Oleh karena itu, sambung dia, peningkatan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi harus simetris dengan peningkatan jumlah tenaga kerja lokal yang memiliki kesiapan kemampuan dan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan industri. 

“Untuk itu, pembangunan sistem dan kelembagaan berbasis keunggulan SDM diperlukan untuk hadapi era industrialisasi 4.0,” kata Bomer.

Dirjen Binapenta Maruli AP juga mengatakan, tujuan dari Perpres 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah untuk mendorong transparansi dan penyederhanaan prosedur perizinan serta percepatan pelayanan dengan mendorong one gate system, termasuk menghindari potensi pungutan liar (pungli) yang muncul. 

“Percepatan pelayanan tidak dengan memperlonggar persyaratan yang ditetapkan UU no.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu pengendalian dan pengawasan tetap ketat. Prinsipnya, Perpres 20/2018 ini tetap mengutamakan tenaga kerja lokal serta tetap membatasi penggunaan tenaga kerja asing,” kata Maruli.

Wakil Ketua Umum SOKSI sekaligus mantan ketua Komisi XI DPR RI Ahmadi Noor Supit berharap isu tentang TKA dapat diselesaikan dengan mendorong perlunya penguatan pengawasan terhadap tenaga kerja asing.

Termasuk, lanjutnya, mencegah masuknya tenaga kerja asing yang tidak memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan yang berlaku serta melindungi tenaga kerja lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional. 

“Investasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi harus juga memperhatikan pemerataan pembangunan dengan tetap perluasan tenaga kerja lokal,” kata Supit.

Diskusi nasional yang digelar dalam rangka HUT SOKSI ke-58 dan Peringatan Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei itu juga dihadiri oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono dan Anggota DPD RI, GKR Hemas.

Editor : Fersita Felicia Facette

Reporter : (ce1/gwn/JPC)


Close Ads
Hadapi Revolusi Industri 4.0, Bamsoet Sarankan Pemerintah Lakukan Ini