Pemilu 2019

Diduga Ada 25 Juta Pemilih Ganda, Tjahjo Sarankan KPU Gunakan Data Ini

06/09/2018, 19:36 WIB | Editor: Dimas Ryandi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyarankan KPU dan Bawaslu menggunakan data Daftar Pemilih Penduduk Potensial Pemilu atau DP4 yang dimiliki Kemendagri. (Dery/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Sebanyak 25 juta data pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) ditemukan oleh koalisi pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Ini menjadi masalah karena berpotensi menuai kecurangan di Pilpres 2019 mendatang.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, apabila KPU menetapkan pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Penduduk Potensial Pemilu atau DP4 yang dimiliki Kemendagri. Maka tidak akan ada pemilih ganda yang masih terdaftar di DPS.

"Kalau berdasarkan data DP4 Kemendagri maka harusnya clear. Karena data kami adalah data by name dan by adress," ujar Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/9).

Tjahjo juga menuturkan, DP4 Kemendagri sudah terdata semua. Bahkan pemilih pemula juga ada daftarnya di Kemendagri. Sehingga dia menyarankan supaya KPU menggunakan referensi DPS berdasarkan DP4.

"Bahkan untuk usia 17 tahun sudah ada datanya. Saya kira kalau KPUD merujuk data yang sudah disahkan seharusnya tidak ada ganda," katanya.

Lebih lanjut dikatakan Tjahjo, Kemendagri sudah menyerahkan user name dan pasword dalam data base. Sehingga bisa dilakukan verifikasi untuk menghilangkan pemilih ganda.

"Kami sudah serahkan ke KPU dan Bawaslu lengkap semuanya. Silakan tidak ada yang ditutup-tutupi," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal ‎Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengaku koalisi partai pendukung Prabowo Subianto-Sandi menemukan sekitar 25 juta data pemilih ganda dalam DPS yang telah dikeluarkan KPU.

Jumlah data pemilih ganda tersebut ditemukan dalam DPS yang berjumlah 137 juta. Dari 137 juta pemilih dalam DPS terdapat 25.410.615 pemilih ganda di beberapa daerah. Bahkan di beberapa tempat ditemukan sampai sebelas kali digandakan.

Mustafa mengatakan poros Prabowo-Sandi meminta KPU supaya memberikan data DPS terbaru sebelum ditetapkan sebagai DPT. Sehingga Pilpres 2019 mendatang bisa bejalan tanpa adanya kecurangan.

(gwn/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi