alexametrics
Politik Sepekan

Dari Drama Kertas Suara, Selang Cuci Darah Hingga Penghargaan Sampah

6 Januari 2019, 15:00:52 WIB

JawaPos.com – Malam itu, Rabu (2/1) suasana gedung KPU sedang ramai diliput oleh pewarta dari berbabagai media, TV, Radio, Cetak dan Portal Online. Mereka berkumpul untuk mencari berita soal Laporan Penerimaan Dana Sumbangan Kampanye (LPDSK). Karena memang sudah masuk jadwal pelaporannya.

Suasana kantor KPU yang berada di kawasan Menteng itu masih biasa. Orang-orang yang mendominasi hanya petugas KPU, orang parpol dan pekerja media.  Tak tampak tanda-tanda bakal ada ketegangan apapun. Landai saja, tak seperti momen pengambilan nomor urut parpol atau pendaftaran capres cawapres. Karean yang tejadi hanya masing-masing Parpol datang bergantian menyetorkan laporan dana kampanyenya. Sebab, Rabu itu adalah hari terakhir pelaporan.

Arief Budiman
Ketua KPU Arief Budiman yang mengaku sudah mengunjungi Tanjung Priok mengatakan, faktanya adalah tidak ada surat suara yang sudah tercoblos di dalam tujuh kontainer yang ada di Tanjung Priok. (Jpnn/JawaPos.com)

Namun, saat jarum jam lepas dari angka delapan malam, kabar mengejutkan tiba-tiba muncul dari anak buah Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yg sudah dicoblos di tanjung Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya. Karena ini kabar sudah beredar,” kata Andi Arief dalam Twitternya @andiaries_.

Twit sang Wasekjen itu pun langsung membuat wartawan yang sedianya akan pulang dan meninggalkan gedung KPU di Menteng, mendadak batal. Komisioner yang masih ada di kantor pun jadi sasaran kabar dari Andi Arief itu. Sesaat kemudian, jagat media sosial, grup Whats App menjadi gaduh. Lantaran isu tujuh kontainer surat suara itu.

Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi yang malam itu masih stand by di kantor mengaku, dirinya bersama komisioner lain kaget mendengar pesan itu. Tegas saja, ia pun membantah apa yang dikatakan oleh Andi Arief tersebut. Pasalnya, sampai saat ini belum ada pencetakan surat suara pemilu 2019. Karena pemenang lelang surat suara juga belum ditentukan.

“Tidak ada (soal temuan tujuh kontainer). Surat suara itu belum dicetak. Jadi dari mana surat suaranya, pemenang lelangnya saja belum ada,” ujar Pramono di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (2/1) malam.

‎Karena itu Pramono mengaku aneh apabila Andi Arief menyebut ada surat suara yang telah tercoblos. “Ini kan pasti tidak mungkin. Jadi dipastikan tidak ada surat suara yang saat ini keluar karena memang belum dicetak,” katanya.

Untuk memastikan itu, para Komisioner KPU pun bergerak cepat. Mereka berangkat langsung ke Tanjung Priok untuk melakukan pengecekan tujuh kontainer yang katanya di dalamnya ada surat suara pilpres yang sudah tercoblos.

Ketua KPU Arief Budiman yang mengaku sudah mengunjungi Tanjung Priok mengatakan, faktanya adalah tidak ada surat suara yang sudah tercoblos di dalam tujuh kontainer yang ada di Tanjung Priok.

“Kami tindak lanjuti dengan aksi melibatkan seluruh komponen penyelenggara pemilu, dan faktanya info itu hoaks,” ujar Arief.

Menurut Arief, informasi surat suara sudah tercoblos adalah fitnah keji kepada penyelenggara pemilu. Karena KPU juga ikut terbawa lantaran disebut telah menyita satu kontainer di Tanjung Priok yang berisi surat suara sudah tercoblos.

“Jadi isu ini menurut saya sangat kejam. Bahkan salah satu capture-an kabar hoaks itu dituliskan bahwa KPU telah menyita satu kontainer. Oh, ini kejam sekali,” katanya.

Sehingga isu-isu hoaks ini KPU punya komitmen untuk melawannya. Cara melawannya dengan menyampaikan data dan fakta. Supaya masyarakat bisa mengetahui isu yang diciptakan oleh oknum hanya ingin membuat kagaduhan.

“Supaya masyarakat juga cerdas dalam menyikapi persoalan dan terhadap informasi yang terus berkembang makin gencar ini,” ungkapnya.

KPU mempunyai komitmen untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, langsung, bebas, dan rahasia. Maka siapa pun yang ingin menganggu pemilu di Indonesia harus dilawan secara bersama-sama. Jangan malah memperkeruh suasana dengan membantu menyebarkan hoaks.

“Maka siapa pun yang terganggu dengan berita bohong ini, mereka harus ikut melawan. Harus dilawan bersama-sama,” pungkasnya.

Namun, jagat politik sudah keburu gaduh, pernyataan KPU soal itu hoax tak membuat aktor politk diam, justru ini dijadikan sebagai ‘salah satu’ palagan baru dalam arean besar pertarungan pilpres 2019.

Bahkan, Mendagri dan Polisi sangat terkesa langsung ‘tancap gas’ dengan kasus ini. Kepala Bareskrim Mabes Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto mengatakan, pihaknya akan segera memanggil Wakil Sekertaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief. Tujuannya untuk dimintai keterangan terkait adanya hoaks tujuh kontainer surat suara pilpres yang sudah dicoblos untuk pasangan nomor urut 01.

“Semua pihak yang berkaitan (termasuk Andi Arief) dengan beredarnya isu itu nanti pasti akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, siapapun dia,” kata Arief di kantor Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (3/1).

Arief menjelaskan, pihaknya saat ini telah mengantongi rekaman terkait berita bohong mengenai tujuh kontainer surat suara yang dicoblos untuk pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Bahkan salah seorang yang disebutkan dalam rekaman itu, Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Joko Santoso berencana akan diperiksa mengenai isi rekaman tersebut. “Semua, akan kita lakukan identifikasi semuanya,” tegasnya.

Oleh karenanya, Arief menegaskan pihaknya akan segera mencari pelaku penyebar hoax tersebut. Hal ini dilakukan agar pemilu 2019 berjalan kondusif. “Semua yang ingin melakukan kekacauan terhadap pemilu pasti akan kita selesaikan,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Bareskrim Mabes Polri untuk mengusut tuntas pelaku penyebar berita bohong alias hoax jelang pesta demokrasi 14 April 2019 mendatang. Hal ini mengenai tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos untuk pasangan nomor urut 01.

“Meminta Kabareskrim untuk mengusut tuntas, dicari siapa orang-orang enggak bertanggung jawab yang menyebarkan isu berkaitan dengan tujuh kontainer,” kata Tjahjo.

Selain itu, politikus PDIP ini meminta Bareskrim Polri untuk mencari pelaku penyebar hoax mengenai adanya 31 juta data siluman. Ini semata untuk menjaga kontestasi pesta demokrasi agar berjalan lancar. “Usut tuntas siapa yang menyebarkan berita adanya data siluman 31 juta,” ungkap Tjahjo.

Bahkan, Tjahjo mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berencana melaporkan isu hoax adanya surat suara sudah dicobos ke Bareskrim Polri. Langkah ini dilakukan agar Pemilu 2019 bejalan kondusif.

“Sebagai Mendagri saya mendukung penuh upaya KPU yang akan melaporkan ke Babareskrim,” ucapnya.

Tenta saja, reakli itu langsung menuai kritikan pedas dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah,

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah meminta aparat kepolisian untuk bersikap adil dalam menangani berbagai masalah hukum yang ada di Indonesia. Dia meminta, korps seragam cokelat itu, harus bersikap sama ketika ada kasus yang melibatkan kubu petahana maupun oposisi.

Adapun pernyataan Fahri untuk mengkritisi pelaporan hukum yang melibatkan Wakil Sekretaris Partai Demokrat Andi Arief. Dia mencatat, dalam beberapa kasus, aparat tidak memperlakukan kubu oposisi secara adil.

“Begitu ada masalah dalam kasus Andi Arief dan Ratna Sarumpaet keliatan semua sigap. Tapi begitu ada nampak dari tim petahana melakukan perbuatan yang sama kok santai?” kata Fahri di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (4/1).

Fahri bahkan mencontohkan kasus ‘nyanyian’ mantan kader Partai Gerindra La Nyalla Matalitti beberapa minggu lalu. Padahal bagi dia, kasus itu tak ada bedanya dengan kasus yang melibatkan kubu oposisi.

“Kurang ribut apa yang dibuat oleh La Nyalla. Dia udah ngaku seperti Ratna Sarumpaet kok enggak diproses, Abu Janda sudah dilaporkan ke Polisi juga tak diproses,” katanya.

Atas dasar itu, Fahri meminta kepolisian untuk bertindak dan bersikap netral dalam menangani berbagai kasus. Pasalnya saat ini, dia menilai, aparat kepolisian sudah tak netral. “Saya bilang aparat tidak harus netral, tapi ya mesti nampak harus netral. Nampak keliatan netral dan ini kejadian Pak Andi Arief tiba-tiba bersigap sampai ke daerah. Itu harus dijelaskan dan polisi harus sigap kan dia harus netral,” pungkasnya.

Beberapa hari kemudian, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief akhirnya angkat suara. Sebelumnya, ia banyak dihajar kritik karena sempat melempar cuitan tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos. 

Menurut anak buah SBY itu, tujuan mengungkapkan hal itu adalah baik. Karena pada 2017 silam dirinya mengungkapkan adanya temuan puluhan e-KTP di Bandara Soekarno Hatta dari luar negeri. Hal itu ketika jelang pilkada serentak. Banyak yang tidak percaya kepada dirinya. Namun setelah dicek adanya puluhan e-KTP palsu benar adanya.

“Awalnya dikecam. Ujungnya Mendagri ucapkan terima kasih. Menginfokan yang mungkin serupa masih dikecam sekarang, tapi kan waktu enggak berhenti sekarang,” ujar Andi Arief kepada JawaPos.com, Jumat (4/1).

Pada saat mendapatkan surat suara sudah tercoblos yang ada di Tanjung Priok, dia memang berharap itu adalah hoax. Namun hal itu tidak serta merta didiamkan saja tanpa dicek kebenarannya.

‎”Saya berharap informasi soal surat suara di Priok betul-betul hoaks. Tidak seperti kasus masuknya e-KTP dari luar negeri jelang Pilkada 2017 yang awalnya dibilang hoaks ternyata ada beneran,” katanya.

Adapun kala 2017 silam Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membenarkan adanya temuan 36 e-KTP yang ditemukan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Tanda pengenal kependudukan itu berasal dari Laos dan Kamboja.

Lebih lanjut, Andi mengatakan, dirinya mengeluhkan umpatan Juru Bicara TKN Arya Sinulingga, Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin, dan Juru Bicara PSI Guntur Romli yang menyebut dirinya telah membuat gaduh.

Andi sebenarnya ingin melaporkan mereka bertiga. Namun Partai Demokrat melarangnya. Alasannya karena demokrasi itu bukanlah kejahatan. “Tapi kawan-kawan di Demokrat melarang saya karena demokrasi itu bukanlah kejahatan,” pungkasnya.

Kegaduhan serupa juga terjadi di RSCM, Prabowo juga mengklaim bahwa permasalahan keuangan di BPJS Kesehatan juga berdampak pada pemberian gaji para tenaga medis yang tertunggak beberapa bulan. Dirinya juga menyebut bahwa masalah defisit anggaran BPJS Kesehatan memaksa sejumlah Rumah Sakit untuk mengurangi kualitas pelayanan kepada pasien.

Salah satu diantaranya adalah memakai selang cuci ginjal berulang kali oleh beberapa pasien, alat kesehatan kualitas rendah dan bukan orisinal alias KW. Disamping itu, pencairan dana BPJS Kesehatan kepada rumah sakit menunggak selama enam bulan, sedangkan gaji dokter menunggak hingga 3 bulan.

Terkait ucapan tersebut, Direktur Medik dan Keperawatan RSCM Sumariyono memberikan bantahan, pihaknya menegaskan bahwa RSCM menerapkan penggunaan satu selang hanya untuk satu kali hemodialisis alias single use sejak tahun 2012.

Peralatan hemodialisis terdiri dari tiga komponen utama, Yakni, mesin hemodialisis, selang hemodialisis (blood tubing), dan ginjal buatan atau dialiser. Mesin hemodialisis bisa digunakan berulang kali dan untuk pasien dalam jumlah banyak, hal ini dikarenakan tidak ada kontak langsung dengan darah. Sedangkan, dialiser digunakan sekali atau berulangkali (reuse) namun hanya untuk pasien yang sama setelah proses sterilisasi dan uji kelayakan.

Namun RSCM sendiri menerapkan penggunaan sekali pakai (single use) untuk selang hemodialisis maupun dialiser. Ujar Sumariyono. Selang hemodialisis digunakan untuk mengalirkan darah dari tubuh pasien ke dialiser dan mengembalikan darah yang sudah melewati proses dialisis untuk kembali ke tubuh pasien melalui pembuluh darah. Rumah Sakit sekelas RSCM tentu tidak akan menggadaikan kualitasnya untuk memberikan pelayanan pada pasien.

Dialiser adalah ginjal buatan yang berfungsi membersihkan darah dari racun sisa metabolisme tubuh. Peralatan ini bisa dilakukan berulangkali pada pasien yang sama, namun setelah dilakukan sterilisasi dan uji kelayakan.

Hal serupa juga ditepis oleh Direktur Utama RSCM Lies Dina Liastuti, dirinya membantah bahwa masalah anggaran di BPJS Kesehatan berdampak pada pemberian gaji bagi tenaga medis. Pihaknya sudah mengatur efisiensi anggaran melalui kendali mutu kendali biaya (KMKB). Alhasil, pihak RS bisa menyisihkan dana untuk gaji ataupun remunerasi pegawai.

Pernyataan Prabowo tentang tunggakan gaji pegawai di RSCM tentu tak berdasar, karena Rumah Sakit pemerintah telah memiliki rancangan anggaran, alokasi per bulan telah mengatur. RSCM tidak pernah gagal bayar ke pegawai.

Benar adanya jika pencairan dana dari BPJS Kesehatan mengalami keterlambatan hingga 2 bulan. Namun, hal tersebut tidak berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada pasien. Hal ini dikarenakan RSCM menerapkan sistem subsidi silang berkat pengelolaan unit layanan non-BPJS Kesehatan yang memberikan profit. Misalnya, pendapatan dari ruang paviliun kencana.

BPJS Kesehatan merupakan satu bagian yang mengalami kemacetan dalam hal pencairan dana. Tetapi setiap manajemen dapat mencari alternatif lain untuk menjaga stabilitas keuangan Rumah Sakit, tidak hanya berpaku pada BPJS Kesehatan, seperti Jasindo dan Jamkesda.

Pernyataan Prabowo-Sandi dan Andi Arief itu kemudian menjadi salah satu bahan pemberitaan Partai Solidaritas Inonesia (PSI) yang secara mendadak membuat award hoax terlebay. Alasanya itu sebagai pendidikan politik.

“Baru saja membuka awal tahun, sudah terjadi tsunami hoax, tsunami fitnah. Karena itu PSI merasa perlu memberikan penghargaan kebohongan kepada tiga orang iyu,” kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni, dalam konferensi pers di kantor DPP PSI, Jl. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (4/1).

Dia mengatakan piala dan piagam penghargaan kebohongan diberikan kepada tiga politisi sesuai kategori kebohongan yang mereka lakukan. Kebohongan “terlebay”, menurut dia, diberikan kepada Prabowo yang mengatakan bahwa selang cuci darah di RSCM dipakai oleh 40 orang.

Kebohongan selanjutnya, yaitu kebohongan hakiki, yang layak disematkan kepada Sandiaga Uno, atas pernyataan membangun tol tanpa utang. Padahal kita tahu, ternyata ada pinjaman dari bank sebesar Rp 8,8 triliun.

Ada juga penghargaan kebohongan terhalus untuk Andi Arief, yang menyebutkan ada tujuh kontainer berisi surat suara yang sudah dicoblos. Tiap kontainer disebut berisi 10 juta suara, artinya ada 70 juta surat suara yang sudah dicoblos.

“Jadi, yang dilakukan PSI ini jangan dilihat dari gimmick semata. Ini bagian dari pendidikan politik, bahwa partisipasi apa pun diperbolehkan dalam demokrasi, asal bukan menyebarkan hoax atau berita bohong,” ujarnya.

Di halaman Kantor DPP PSI, acara ditutup dengan penyerahan tiga piala dan piagam kebohongan kepada pengemudi ojek online untuk dikirim ke Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi dan kantor DPP Partai Demokrat.

Pro Kontra pun terjadi, Partai Demokrat langsung membuang ke tempat sampah award yang diberikan PSI terhadap kolegannya Andi Arief.

Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan, dirinya ‎yang membuang award dan piagam yang diberikan koleganya itu. Alasannya karena itu penghargaan itu adalah sampah. “Karena itu kami anggap award bohong-bohongan dan sampah,” ujar Ferdinand kepada JawaPos.com, Jumat (4/1).

‎Menurut Ferdinand, PSI telah menabrak fatsun dan kepatutan dalam adab berpolitik sesama partai. PSI tidak punya adab politik. Bahkan bisa dibilang adab politiknya nol besar. Karena mereka menggunakan lambang partai dengan memberikan award.

“Mereka miliki kapasitasnya untuk mengeluarkan award, sehingga apa yang mereka lakukan itu sudah menabrak fatsun dan adab berpolitik,” katanya.

Apa yang dilakukan PSI tersebut melampaui kapasitas sebagai partai. Karena namanya award itu harus jelas kriterianya, metodologinya, penjuriannya, dan siapa saja yang diikutkan di dalam award tersebut.

“Ini PSI telah menyebut award menunjuk tiga orang itu sebagai penerima, tanpa jelas metodologi, penjurian dan kriterianya. Sehingga award ini ada award bohong-bohongan yang telah menuduh orang lain sebagai pembohong,” ungkapnya.

Menurut Ferdinand, award ini bentuk pidana pencemaran nama baik dan fitnah. Ini juga masuk dalam UU ITE karena media sosial PSI menyiarkannya di twitternya. Sehingga ini patut dilaporkan ke pihak kepolisian.

Tapi apakah Demokrat akan ambil langkah hukum iti tergantung Andi Arief. Karena korbannya adalah Andi Arief. Kalau koleganya siap menyatakan dilaporkan ke kepolisian. Maka Partai Demokrat akan memfasilitasinya.

“Karena korbannya Andi maka tidak mungkin kami laporkan. Jadi kami akan koordinasi dengan Andi Arief untuk memutuskan apakah melaporkan mereka atau tidak,” pungkasnya.

Tidak hanya kalangan oposisi yang menilai aksi PSI itu tak beretika, kalangan rekan sekolaisi seperti Golkar juga menilai aksi PSI itu jauh dari nilai-nilai kebudayaan Indonesia.

Politikus Partai Golkar Roem Kono mengaku tidak setuju dengan award bikinan PSI. “Saya sangat tidak setuju, karena bukan budaya kita,” ujar Roem Kono saat ditemui di kawasan Kalibata, Jakarta, S‎abtu (5/1).

Menurut Roem, baiknya para politikus saling mengingatkan apabila melakukan kesalahan. Bukan membuat gaduh saling mengadu untuk sebuah pembenaran. “Kalau kita saling mengingatkan boleh. Tapi jangan seolah-olah bangsa ini seperti permainan. Permainan ping-pong. Pukul sana, pukul sini. Yang tidak bisa bangkit, dia jatuh,” katanya.

Namun demikian Roem berpesan supaya semua pihak berhenti memainkan hoaks. Karena selain membuat gaduh suasana, hoaks juga bisa merusaknya persatuan dan kesatuan.

“Jangan sampai generasi muda diracuni dengan cara-cara hoaks. Ini akan terbawa terus-menerus, akhirnya generasi kita saling bunuh, saling menjatuhkan,” pungkasnya.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Igman Ibrahim, Gunawan Wibisono, Sabik Aji Taufan

Dari Drama Kertas Suara, Selang Cuci Darah Hingga Penghargaan Sampah