alexametrics
Diskusi Empat Pilar MPR

Pilkada Langsung Lebih Menguntungkan

5 Desember 2019, 00:47:53 WIB

JawaPos.com – Ada dua masalah dalam persoalan Pilkada serentak yang akan digelar tahun 2020. Pertama soal sistem dan kedua mengenai persyaratan.

Pernyataan itu diungkapkan oleh Anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat Achmad saat menjadi pembicara dalam Empat Pilar MPR, Media Center, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (4/12).

Menurut Achmad, sistem pemilihan kepala daerah model seperti ini, di mana rakyat memilih langsung, dilakukan sejak era reformasi bergulir. Baik untuk memilih gubernur, bupati, maupun walikota.

“Pilkada langsung mempunyai nilai plus dan minus namun dirasa Pilkada langsung lebih cocok digunakan karena  sesuai amanat reformasi,” ujarnya.

Menurutnya, dengan Pilkada langsung maka proses yang terjadi memiliki tanggung jawab moral yang lebih tinggi. Parameter kesejahteraan seperti penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatnya pendapatan masyarakat menjadi ukuran seseorang kepala daerah bisa terpilih kembali.

“Sehingga Pilkada langsung lebih menguntungkan masyarakat. Kalau kekurangannya tinggal diperbaiki,” paparnya.

Terkait persyaratan untuk mengikuti Pilkada secara teknis menurut Achmad perlu diperketat sehingga kandidat yang ada benar-benar memiliki kompetensi dan kualitas.

“Untuk Pilkada Provinsi, misal bila dari kalangan militer maka syarat yang harus dimililki, ia harus bintang dua,” ujarnya.

Syarat administrasi yang demikian menurut Achmad menjadi seleksi bagi calon kepala daerah. Meskipun demokrasi memang tak membatasi orang namun kebebasan yang ada jangan sampai kebablasan.

“Dari seleksi seperti itulah maka ke depan kita memiliki pemimpin yang punya kapasitas, integritas, dan kapabilitas,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota MPR dari Kelompok DPD, Teras Narang, dalam diskusi dengan tema Menuju Pilkada Serentak Tahun 2020 itu mengatakan, pilkada selalu menarik sebab selalu ada hal yang baru. Semua upaya yang dilakukan para calon memperlihatkan keinginan untuk membangun masa depan yang lebih baik.

“Saya ikut Pilkada langsung pada tahun 2005. Pilkada itu dikatakan kali pertama di mana rakyat memilih langsung kepala daerah. Saya merupakan alumni pertama pilkada,” ujarnya.

Dari perkembangan dan perjalanan Pilkada, proses yang ada menuju kesempurnaan. Namun diakui biaya Pilkada sangat berat dan besar sehingga APBD tersedot.

“Saya akui memamng mahal banget biayanya,” ungkapnya.

Diakui hasil Pilkada langsung bisa memilih pemimpin yang baik dan kompeten. Untuk itulah dirinya berharap agar prosedur yang ada jangan dipersulit. Terlepas dari itu apakah Pilkada nanti dipilih secara langsung atau dikembalikan DPRD, dirinya berharap agar semua ide dan gagasan yang ada ditampung.

Sementara itu, Anggota MPR dari Fraksi PAN Asman Abrur dalam kesempatan tersebut menceritakan pengalamannya saat mengikuti Pilkada lewat DPRD pada tahun 2001. “Saya peserta Pilkada dipilih oleh DPRD,” ucapnya.

Asman mengakui, prosesnya sangat panjang. Dirinya menghadapi 30 anggota DPRD yang menurutnya itu tidak mudah dan masalahnya sangat luar biasa. Karena meski partai politik sudah mengintruksikan memilih seseorang namun masing-masing anggota mempunyai kepentingan individu sendiri-sendiri.

Selepas mengikuti Pilkada lewat DPRD, Asman menyebut dirinya ikut Pemilu Legislatif pada tahun 2004. Pada masa itu diakui perilaku pemilih belum seperti saat ini yang sudah biasa mengikuti Pemilu.

“Pada masa itu masyarakat belum banyak terlatih untuk pilkada,” ungkapnya.

Dari semua proses Pemilu, mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu mengatakan, KPU harus kembali menata mekanisme dan pelembagaan penyelenggara Pemilu sehingga lembaga yang ada benar-benar proffesional dan tak bisa diintervensi.

Pembicara lainnya, yakni Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja mengakui ada beberapa hal yang membuat lembaganya mengalami kendala dalam melakukan pengawasan di pilkada. Salah satunya faktor geografis.

“Banyak daerah pegunungan yang sulit dijangkau”, ungkapnya. Di Papua terkadang juga harus waspada terhadap kelompok separatis”, tambahnya.

Sedang di daerah lain, lanjutnya, pengawasnya orangnya itu-itu saja sehingga disebut mereka ‘tahu permainan’.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Antara



Close Ads