alexametrics

Soal KLB di Sumut, Legislator Demokrat Minta Jokowi Tak Diam

5 Maret 2021, 03:28:59 WIB

JawaPos.com – Legislator Fraksi Partai Demokrat Irwan Fecho mengatakan, Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal jangan sampai terlaksana. Karena jika sampai dibiarkan terlaksana dan kepengurusan abal-abal yang dihasilkan, kemudian disahkan oleh kemenkumham, maka Presiden bertanggung jawab sepenuhnya atas pemecahbelahan ini partai Demokrat.

“Presiden Jokowi pernah berkomitmen untuk menegakkan demokrasi. Ini artinya juga menjaga agar partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, untuk tidak dilemahkan,” ujar Irwan dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.

Irwan percaya Presiden Jokowi punya kekuatan untuk menghentikan upaya-upaya pelemahan partai politik. Karena, kepala negara sejatinya adalah pemimpin eksekutif nasional, yang mengendalikan para Menteri termasuk Kapolri dan Menkumham serta Kepala KSP Moeldoko.

“Jika sampai kepengurusan hasil KLB ilegal disahkan, artinya cuma dua kemungkinan, pertama Presiden tidak bisa mengendalikan pembantu-pembantunya atau Presiden diam-diam membiarkan ini terjadi. Karena itu Jokowi jangan diam,” ujarnya.

Lebih lanjut, Irwan juga mempertanyakan kepergian Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko ke Medan, berdasarkan bukti tiket yang ia temukan. “Jika benar, apakah kepergian pak Moeldoko ini atas seizin Presiden? Untuk agenda dinas apa?” tanya Irwan.

Baca Juga: Anak Muda Demokrat Sebut Jhoni Tinggal di Planet Mars

 Sementara itu, dosen ilmu politik dari UIN Ciputat Adi Prayitno mengatakan, semua pihak, terutama pemerintah, mesti hati-hati menyikapi isu KLB Demokrat. Karena ini isu serius yang akan menjadi alat ukur melihat kualitas demokrasi saat ini.

“Pemerintah mesti clear dan memastikan lingkaran pejabat tedalam istana tak terlibat cawe-cawe dalam urusan politik partisan partai. Ingat, tidak puas pada Ketum partai itu perkara biasa dalam demokrasi,” ujarnya.

Menurutnya, menjadi tak rasional jika ketidakpuasan itu dilakukan dengan cara tidak elegan mengundang pihak luar mengambil alih kekuasaan politik secara paksa. Karena itu tidak sehat untuk demokrasi di Indonesia.

“Kalau tidak puas, keluar saja dan bikin partai baru seperti Amien Rais dan Fahri Hamzah. Itu jauh lebih jantan,” ujarnya.

Editor : Dimas Ryandi


Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads