alexametrics

Banggar DPR Dukung RUU Omnibus Law Perpajakan Segera Dibahas

5 Februari 2020, 18:42:55 WIB

JawaPos.com – Badan Anggaran (Banggar) DPR mendukung lahirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan yang bisa meningkatkan penerimaan perpajakan nasional.

Paket regulasi baru yang tengah dirumuskan pemerintah itu nantinya akan mengatur tentang pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPn), pajak daerah dan retribusi daerah, dan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

“RUU Omnibus Law Perpajakan sangat strategis untuk segera diselesaikan. Ini penting, mengingat penerimaan pajak nasional dalam APBN 2019 tidak mencapai target,” ujar Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Raden Pardede dan Asosiasi Pedagang Indonesia (APINDO) yang dipimpin Ketuanya Hariyadi B. Sukamdani, di Jakarta (3/2).

Menurut Said,  RUU ini juga untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Karena selama ini, investasi terhambat berbagai faktor. “Jadi pemerintah harus aktif mengawal mulai dari perijinan, financial closing, hingga bisnis berjalan,” paparnya.

Lebih lanjut, Said menuturkan, DPR sudah siap membahas RUU Omnibus Law Perpajakan dengan pemerintah. Namun sampai saat ini, Pemerintah belum mengirimkan draft RUU Omnibus Law tersebut kepada DPR.

“Kami di DPR sudah sangat siap, kapan pun Pemerintah mau menyampaikan draft RUU Omnibus Law bidang perpajakan tersebut, kita membahasnya bersama,” tegasnya.

Politisi Senior PDI Perjuangan itu juga mengungkapan RUU Omnibus Law Perpajakan merupakan terobosan cerdas. Karena setelah Tax Amnesty, praktis  tidak ada lagi kebijakan yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan perpajakan.

“Karenanya, saya berharap RUU Omnibus Law bisa mendorong perbaikan regulasi, meningkatkan iklim investasi dan ujungnya mampu meningkatkan penerimaan perpajakan,” tegasnya..

Kendati demikian, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ekonomi ini mengingatkan agar pembahasan RUU Omnibus Law Perpajakan ini harus cermat dan hati-hati. Jangan sampai abai dengan dunia usaha dalam negeri terutama sektor UMKM yang terdapat di daerah, untuk tumbuh dan berkembang.

“Agar tidak hanya memikirkanpenerimaan negara, tetapi juga bagaimana UMKM juga bisa jadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik Raden Pardede dalam RDPU dengan Banggar DPR mengatakan RUU tersebut akan menjadi pengungkit bagi Indonesia untuk bisa bersaing dari sisi perpajakan dengan negara lain.

“Kadin dan Apindo mendung RUU ini dan berharap bisa menata kembali sistim perpajakan nasional.  Apalagi, terdapat banyak sekali peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih,” turutnya.

Editor : Dimas Ryandi



Close Ads