JawaPos Radar

Soal Perubahan Nama Jadi #2019PrabowoPresiden, PPP: Itu yang Beradab

04/09/2018, 14:54 WIB | Editor: Kuswandi
Arsul Sani
Sekjen PPP Arsul Sani (Dok. JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Polemik mengenai gerakan tagar #2019gantipresiden masih menjadi perhatian khusus bagi masyarakat luas. Berbagai kalangan pun mendesak gerakan itu diubah dengan #2019PrabowoPresiden.

Menanggapi wacana perubahan nama tagar tersebut, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, perubahan nama itu akan membuat gerakan lawan politiknya itu lebih beradab dan tidak provokatif.

"Bagus, itu yang beradab, tidak provokatif dan yang gentle. Kita ini kan semua sudah tahu yang akan berkontestasi adalah prabowo-sandi dan jokowi-maruf. Ya sudah hastagnya di sekitar itu saja. Boleh 2019prabowopresiden atau 2019jokowiduaperiode," kata Arsul di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/9).

Menurutnya, perubahan nama gerakan itu juga nantinya tidak akan menimbulkan ketegangan kembali di masyarakat. Karena, kontestasi pilpres merupakan bagian tanggung jawab setiap partai politik.

"Karena kontestasi dalam pilpres itu secara legal formal parpol, karena yang berhak mengajukan calon itu parpol, jadi parpol harus di depan. Seperti di sini, parpol di depan baru kemudian ada relawannya. Jangan kemudian dibiarkan relawan di depan baru parpol," imbuhnya.

Tak hanya itu, Arsul pun menyebutkan perubahan nama gerakan itu nantinya akan meredam konflik antara relawan dengan elemen masyarakat. Sehingga gesekan di antara masyarakat pun tak akan terulang.

"Kalau parpol dengan parpol, ada gesekan lebih gampang (menyelesaikan konflik). Contoh ketika Pak Mardani bilang IQ 80, kemudian saya tanggapi, ya sudah selesai di situ. Karena tiap hari ketemu kalau parpol, entah di DPR, DPRD. Kalau relawan bagaimana mau ketemunya?," ucapnya.

Di samping itu, Arsul tak mempersoalkan dengan tagar #2019GantiPresiden yang tengah disuarakan lawan politiknya, lantaran tak melanggar hukum. Namun, kegiatan itu justru banyak penolakan di masyarakat lantaran adanya ujaran kebencian, fitnah, dan hoax untuk massa yang datang.

(aim/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up