JawaPos Radar

Soal Larangan Bawaslu ASN Sampaikan Pesan Politik, Ini Kata Mendagri

04/09/2018, 16:34 WIB | Editor: Kuswandi
Tjahjo Kumolo
Mendagri Tjahjo Kumolo saat menyambangi kantor KPK Jakarta, Senin (26/2) (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mempertanyakan perihal larangan Bawaslu pada pejabat di kementeriannya yang sempat menyampaikan pesan politik. Menurut Tjahjo, hal tersebut wajar bila ada pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membicarakan perihal keberhasilan yang telah dicapai oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

"Pesan politik bagaimana? Saya sebagai Mendagri misalnya, memerintahkan kepada camat, bahwa kamu bagian dari pemerintah pusat dan bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan kepada masyarakat keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi-Jusuf Kalla selama 4 tahun terakhir. Apa itu dianggap kampanye? Itu kan tidak," kata Tjahjo di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (4/9).

Dia juga menyatakan, semua penyelenggara negara harus mendukung kerja pemerintah dengan cara menyebarkan informasi mengenai keberhasilan presiden. Hal tersebut, terlepas dari hasik Pilkada, Pileg dan Pilpres.

"Siapa pun mulai presiden sampai kepala desa tegak lurus. Soal nanti hasil Pilkada, Pileg, Pilpres ya itu soal nanti. Tapi ya struktur pemerintahan harus menyampaikan keberhasilan pemerintahanannya," sambungnya.

Dia juga menegaskan, penyampaian keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK adalah inisiatif sendiri. Dia juga tak melarang jika para pejabat menyampaikan permasalahan yang masih belum tuntas dilaksanakan Jokowi-JK.

"Arahan saya. Saya sebagai mendagri, sampaikan lho kalau ada keberhasilan dari Pak Jokowi-Jusuf Kalla. Kamu sebagai camat, sebagai kepala desa maka sampaikan ke masyarakat dan apa adanya. Ya, sampaikan saja kalau memang ikut ditanyakan. Kalau masalahnya e-KTP belum beres, ya sampaikan saja. Memang belum tuntas boleh-boleh saja," ujarnya.

Sebelumnya, ada pejabat kemendagri yang menyampaikan pesan politik saat menghadiri sebuah acara. Bawaslu menyebut hal itu tak boleh dilakukan. Menurut Bawaslu, tak sepatutnya aparatur sipil negara (ASN) menyampaikan pesan politik.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up