alexametrics

Legislator PAN Minta Penjabat Kepala Daerah Tidak dari TNI dan Polri

4 Januari 2022, 16:17:00 WIB

JawaPos.com – Pada 2022 ini sebanyak 101 kepala daerah akan habis masa jabatnya. Sehingga kekosongan jabatan itu harus diisi oleh penjabat gubernur atau pejabat bupati dan wali kota hingga tahun 2024.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus meminta agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tidak mengangkat penjabat kepala daerah dari TNI dan Polri.

“Jangan sampai Kemendagri menyeret TNI dan Polri mengisi jabatan yang tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh Kemendagri dari orang dalam,” ujar Guspardi kepada wartawan, Selasa (4/1).

Guspardi menjelaskan penjabat kepala daerah tidak diambil dari TNI dan Polri. Karena kepala daerah adalah jabatan politik. Sementara TNI dan Polri dilarang untuk ikut dalam berpolitik.

“Bagaimana jabatan politis tidak lagi diisi TNI-Polri tetapi oleh sipil, jadi civil society. Apalagi kita akan menghadapi Pilpres Pileg, Pilkada,” katanya.

Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) meminta agar Kemendagri mengisi kekosongan kepala daerah diisi oleh aparatur sipil negara (ASN). Misalnya saja jabatan gubernur bisa diisi oleh pejabat setingkat Dirjen.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Gunawan Wibisono

Saksikan video menarik berikut ini:

Close Ads