alexametrics

Soal Penambahan Jabatan Presiden, Demokrat Duga Ada Agenda Terselubung

3 Desember 2019, 15:32:01 WIB

JawaPos.com – Partai Demokrat menolak munculnya wacana jabatan Presiden Republik Indonesia ditambah menjadi tiga periode. Apalagi adan juga usulan mengenai kepala negara hanya satu periode namun masa jabatannya tujuh tahun.

‎Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan pihaknya akan mempertahankan secara tegas menolak usulan soal penambahan jabatan. Produk refcormasi itu harus tetap dipertahankan.

“Pokoknya bagi Demokrat, kekuasaan presiden dua kali masa jabatan, 2×5 tahun sebagaimana amanah UU dan itu akan kita jaga, pertahankan,” ujar Didi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/11).

Didi menduga ada agenda terselubung mengenai usulan penambahan masa jabatan kepala negara menjadi tiga periode. Sehingga pihaknya bakal menolak usulan tersebut. “Sangat mungkin ada agenda terselubung di balik (usulan) ini, ingin melanggengkan kekuasaan, entah siapapun dia,” ujar Didi.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak setuju apabila amandemen UUD 1945 sampai menyentuh ke jabatan kepala negara hingga tiga periode. Atau juga kepala negara dipilih oleh MPR. Dengan tegas, Jokowi mengatakan sebaiknya tidak usah dilakukan amandemen.

“Presiden dipilih MPR, presiden tiga periode, presiden satu kali delapan tahun. Seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik tidak usah amendemen,” katanya.

‎Bahkan, Presiden Jokowi ‘blak-blakan’ mengenai usulan jabatan kepala negara. Menurut Jokowi usulan tersebut seperti menampar dirinya. Sampai-sampai Jokowi menduga ada yang ingin cari perhatian dengan mengusulkan jabatan kepala negara tiga periode.

‎”Jadi ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ingin menampar muka saya, ingin cari muka. Itu juga ingin menjerumuskan,” tegas Jokowi.

Editor : Edy Pramana

Reporter : Gunawan Wibisono



Close Ads