alexametrics

Presiden Dipilih MPR, Jokowi: Lebih Baik Enggak Usah Amandemen

3 Desember 2019, 14:27:33 WIB

JawaPos.com – Melebarnya rencana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 rupanya meresahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemarin Jokowi meminta rencana tersebut dibatalkan. ”Jadi, lebih baik enggak usah amandemen,” ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta.

Jokowi menilai berbagai isu kontroversial akan membuang energi. Saat ini semua energi lebih baik difokuskan untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Presiden menjelaskan, sejak awal usul amandemen UUD 1945 disampaikan, pihaknya sebenarnya tidak mempersoalkan.

Namun, dia menggarisbawahi bahwa perubahan hanya bisa dilakukan terhadap urusan haluan negara. Faktanya, isu amandemen justru melebar ibarat tendangan bola liar. ”Sekarang kenyataannya begitu kan? (Muncul rencana, Red) presiden dipilih MPR, presiden tiga periode,” imbuhnya.

Mantan wali kota Solo itu menegaskan tidak sepakat dengan usul presiden dipilih MPR. Hal itu bertentangan dengan latar belakangnya yang menduduki berbagai level jabatan publik melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Jokowi juga menolak usul penambahan masa jabatan presiden. Dia justru menilai para pengusul tersebut memiliki motif tersendiri. Jokowi memperkirakan ada tiga motif. ”Yang mengusulkan itu mungkin ingin, satu, menampar muka saya, (kedua) ingin cari muka, (ketiga) menjerumuskan. Itu saja,” ujarnya tegas.

Pangi Syarwi Chaniago, analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, mendukung keputusan Presiden Jokowi. Menurut dia, wacana menambah masa jabatan presiden sama saja dengan pengkhianatan terhadap agenda reformasi.

Sebagai presiden yang berasal dari pemilihan umum, menurut Pangi, Jokowi memang harus menolak wacana itu. ”Enggak mungkin Pak Jokowi setuju pemilihan presiden via MPR,” katanya. Dari pernyataan presiden, Pangi menilai ada ketidaknyamanan atas wacana yang dilempar dari Senayan tersebut. ”Karena terlalu mengada-ada,” tambah dia.

Pernyataan senada disampaikan pengamat kebijakan publik Defny Holidin. Namun, Defny mengungkapkan bahwa saat ini Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) juga tidak dibutuhkan pemerintah karena ada RPJPN (rencana pembangunan jangka panjang nasional). ”Saya melihat sebetulnya RPJPN sudah manifestasi yang ekuivalen dengan GBHN,” kata dia. ”Jadi, tidak perlu perubahan lagi pada ranah UUD,” lanjutnya.

Yang perlu dipastikan, menurut Defny, adalah kesinambungan RPJPN. Dengan begitu, RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) terkoneksi secara tepat dan konsisten dengan RPJPN. ”Tanpa berbelok begitu saja seiring dengan kehadiran visi-misi presiden yang baru,” ucap dia.

Selain itu, RPJMN derivat atau turunan dari RPJPN harus dibuat lebih terperinci. ”Memuat perencanaan pada level kompleksitas perencanaan strategis satu tingkat di bawah RPJPN dan operasionalisasinya bisa lebih detail pada rencana kerja tahunan,” jelas Defny.

Dengan begitu, tidak perlu ada GBHN yang harus dihadirkan kembali lewat amandemen UUD.

Selain itu, persoalan-persoalan yang terkait dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya dinilai jauh lebih butuh perhatian. Sebab, persoalan-persoalan tersebut konkret dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : far/mar/syn/c9/c10/oni



Close Ads