alexametrics

PDIP Tegaskan Jabatan Presiden dan Wapres Tetap Dua Periode

3 Desember 2019, 15:44:18 WIB

JawaPos.com – Usulan penambahan jabatan kepala negara menjadi tiga periode membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram. Dia dengan tegas menolak usulan penambahan jabatan tersebut.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto memastikan tidak akan menambah masa jabatan presiden dan wakil presiden. PDIP menegaskan komitmennya untuk mengawal spirit reformasi dengan tetap memastikan masa jabatan presiden dan wapres maksimum dua periode.

Setelah itu tidak bisa dipilih kembali. “Presiden dan wapres tetap dipilih secara langsung dengan pembatasan masa jabatan maksimum dua periode,” kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (3/11).

Hasto mengatakan, amandemen yang diusulkannya hanyalah untuk menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sehingga amandemen tersebut tidak menyasar ke perpanjangan masa jabatan kepala negara.

“PDIP terdepan di dalam mengusulkan amendemen terbatas guna menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi dan memiliki kewenangan di dalam menetapkan haluan negara,” katanya.

Menurut Hasto, sikap yang disampaikan PDIP itu sebagai tanggung jawab partai terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia. Karena Indonesia perlu memiliki GBHN. Sehingga bisa fokus apa yang ingin dicapai ke depannya.

“Pendeknya dengan haluan negara tersebut, setidaknya Indonesia bisa berperan besar sebagai lumbung pangan dunia, sumber obat-obatan atas dasar kekayaan hayati, dan juga kekayaan rempah serta alam raya yang indah bagi industri pariwisata nasional,” jelasnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak setuju apabila amandemen UUD 1945 sampai menyentuh ke jabatan kepala negara sampai tiga periode. Ataupun kepala negara dipilih oleh MPR. Malahan dengan tegas Jokowi mengatakan bahwa sebaiknya tidak usah dilakukan amandemen.

“Presiden dipilih MPR, presiden tiga periode, presiden satu kali delapan tahun. Seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik tidak usah amendemen,” katanya.

Bukan hanya itu, Jokowi juga ‘blak-blakan’ mengenai usulan jabatan kepala negara tersebut. Menurut Jokowi, usulan tersebut seperti menampar dirinya. Bahkan dia menduga ada yang ingin cari perhatian dengan mengusulkan jabatan kepala negara tiga periode.

“Jadi ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ingin menampar muka saya, ingin cari muka. Itu juga ingin menjerumuskan,” tegasnya.

Sekadar informasi, Fraksi Partai Nasdem sebelumnya mengusulkan penambahan jabatan Presiden Indonesia menjadi tiga periode dari yang saat ini hanya dua periode.

Sementara, Ketua DPP PSI Tsamara Amany mengusulkan tujuh tahun masa Presiden Indonesia. Berikut juga jabatan itu hanyalah satu periode. Sehingga tidak ada lagi jabatan dua periode.

Menurut Tsamara, jika Presiden Indonesia jabatannya tujuh tahun, maka akan fokus bekerja maksimal mungkin. Termasuk juga fokus bekerja untuk rakyat Indonesia dan tak memikirkan pemilu berikutnya.

Editor : Fadhil Al Birra

Reporter : Gunawan Wibisono



Close Ads