alexametrics

Akhiri Jabatan, Anggota Dewan 2014-2019 Kecantol Dana Perjalanan Dinas

3 September 2019, 14:56:42 WIB

JawaPos.com – Kisah dari DPRD Lombok Barat ini cukup ironis. Sejumlah anggota dewan periode 2014-2019 itu tidak bisa mengakhiri masa jabatannya dengan tenang. Mereka dipaksa mengembalikan uang kerugian negara yang muncul dari biaya perjalanan dinas selama menjabat. Kalau tidak, penjara sudah menanti.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis temuan kerugian negara di tubuh DPRD Lombok Barat (Lobar). Jumlahnya mencapai Rp 535.072.350. Data terakhir, dana yang sudah dikembalikan mencapai Rp 110.395.500. Hingga tenggat waktu pengembalian habis, masih ada 30 anggota dewan yang belum mengembalikan.

Kejari Mataram akhirnya mengancam bakal menindak tegas anggota dewan yang enggan mengembalikan kerugian negara. “Kita akan lanjutkan proses hukum kalau mereka tidak mengembalikan kerugian negara,” kata Kasi Intel Kejari Mataram Agus Taufikurrahman kemarin (2/9).

Agus mengaku telah memanggil sejumlah anggota dewan yang memiliki tunggakan pengembalian dana. Namun, tidak semuanya bersikap kooperatif. “Saya bilang langsung di depan mereka. Jangan sampai uang negara temuan BPK ini tidak kembali. Kalau tidak, saya proses hukum,” tegasnya.

Pantauan Lombok Post (Jawa Pos Group) kemarin (2/9), pihak kejaksaan kembali memanggil belasan anggota dewan yang belum mengembalikan kerugian negara. Menurut Agus, sebagian dari mereka mengembalikan dana tersebut. “Tapi, saya belum rekap berapa jumlah anggota dewan yang mengembalikan hari ini (kemarin, Red),” terangnya.

Kewajiban mengembalikan kerugian negara itu sebenarnya ditetapkan 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan dari BPK dikeluarkan pada 27 Mei. Namun, dana yang belum dikembalikan masih banyak. “Saya sekarang beri waktu 30 hari. Kalau tidak ada iktikad baik, saya akan proses,” kata Agus.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : arl/r2/c6/fat


Close Ads