alexametrics

Ada Orang di Lingkaran Istana yang Tak Paham Kehendak Jokowi

3 Maret 2022, 16:59:18 WIB

JawaPos.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan akan menjalankan perintah konstitusi dalam menyikapi isu penundaan Pemilu 2024. Demikian disampaikan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto saat menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia di Jakarta, Kamis (3/3).

“Ada atau tidak survei, sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan tetap sama berkaitan dengan penyelenggaraan negara. PDI Perjuangan kokoh dalam jalan konstitusi karena ketaatan pada konstitusi sangat penting,” ucap Hasto.

Menurut Hasto, periodisasi lima tahunan sudah menjadi budaya demokrasi. Dalam praktek penyelenggaran negara, seluruh pimpinan negara pada hakikat kekuasaannya harus memperhatikan kehendak rakyat.

Hasto pun mengingatkan keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan orang per orang, tetapi ditentukan dari aspek continuity dan sustainability yang diangkat dari aspek policy. Dalam melihat pentingnya keberlangsungan pemerintahan harapan rakyat bisa ditinjau dari garis besar haluan negara (GBHN), misalnya bagaimana proyeksi menuju Indonesia 2045.

“Sehingga Negara tidak digerakkan oleh ambisi orang per orang tapi oleh suatu haluan yang menyerap apa kehendak rakyat,” ujar Hasto.

Oleh karena itu, Hasto menegaskan polemik penundaan Pemilu tidak perlu diperpanjang. Dia menyebut, ada orang di sekitar presiden tidak memahami kehendak presiden.

“Ketika kami menyampaikan sikap, kami tegaskan apa yang disampaikan PDI Perjuangan senafas dengan yang disampaikan Presiden. Karena Presiden Jokowi sendiri sudah menyampaikan wacana itu dengan sikap sangat tegas. Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa usulan itu menampar muka saya, menjerumuskan saya, dan mungkin cari muka,” tegas Hasto.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menyampaikan, mayoritas publik tidak ingin Pemilu 2024 ditunda. Sebanyak 70,7 persen masyarakat tak ingin Pemilu 2024 ditunda meski alasan pandemi Covid-19.

“Secara keseluruhan 70,7 persen menyetujui pendapat kedua. Artinya menolak perpanjangan masa jabatan presiden,” ujar Djayadi saat memaparkan hasil survei secara daring.

Meski demikian memang terdapat responden yang setuju dengan pendapat, Presiden Jokowi diperpanjang masa jabatannya hingga 2027 tanpa Pemilu karena pandemi yang belum berakhir. Tetapi responden ini relatif kecil hanya sebanyak 20.3 persen.

Bahkan, lanjut Djayadi, di kalangan masyarakat yang mengetahui isu penundaan Pemilu dan penambahan masa jabatan Presiden sendiri tingkat penolakannya jauh lebih tinggi sebesar 74 persen.

“Kemudian di kalangan yang tidak tahu isu ini penolakannya sedikit lebih rendah tapi tetap mayoritas yaitu 67,5 persen,” beber Djayadi.

Oleh karena itu, LSI memotret isu penundaan Pemilu dan penambahan masa jabatan Presiden mayoritas tidak diinginkan publik. Karena sikap dasar publik menolak adanya perpanjangan masa jabatan Presiden.

“Apa yang bisa kita lihat dari sini? ada dua minimal. Satu, isu perpanjangan masa jabatan presiden itu ditolak oleh mayoritas masyarakat Indonesia menurut survei ini. Kedua, kalau isu ini makin disebarkan, makin diketahui oleh publik maka tingkat penolakannya cenderung makin tinggi,” papar Djayadi.

Survei LSI ini digelar pada rentan waktu 25 Februari – 1 Maret 2022. Survei menggunakan metode simple random sampling, dengan sampel basis sebanyak 1.197 responden dan toleransi kesalahan (margin of error) kurang lebih 2,89 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sampel berasal dari 34 provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional. Survei ini mewakili 71 persen dari populasi pemilih nasional.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Muhammad Ridwan

Saksikan video menarik berikut ini:

Close Ads