alexametrics

Gerindra: Bu Mega Tak Perlu Digaji Besar, Anaknya Sudah Pada Sukses

2 Juni 2018, 17:00:02 WIB

JawaPos.com – Publik dikejutkan dengan besarnya gaji pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang mencapai Rp 100 juta lebih. Bahkan gaji tersebut melebihi gaji Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Menangapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Arief Poyuono mengaku yakin, sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati tidak ingin mendapatkan gaji sebesar itu. Bahkan dia yakin apabila diberikan, Megawati juga bakal menolak.

“Sebab Ibu Mega itu sudah enggak perlu lagi gaji sebesar itu. Wong anak Ibu Mega sudah pada sukses kok,” ujar Arief saat dihubungi, Sabtu (2/6).

Gerindra: Bu Mega Tak Perlu Digaji Besar, Anaknya Sudah Pada Sukses
Gaji pejabat BPIP dinilai terlalu besar untuk sekelas lembaga ad hoc. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Oleh sebab itu, mantan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menduga besarnya gaji yang diberikan ke Megawati itu disengaja dilakukan oleh pemerintah untuk menyudutkan Presiden ke-5 RI tersebut.

“Ini bisa jadi Perpres terkait gaji Ibu Megawati yang sangat besar di BPIP disengaja oleh pemerintah untuk mendegradasi nama Ibu Mega,” tegasnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pengarah BPIP. Selain itu, beberapa tokoh nasional juga duduk menjadi pejabat BPIP.

Gaji Megawati dan pejabat BPIP lain diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Adapun yang menduduki Kepala BPIP adalah Yudi Latif. Sedangkan Ketua Dewan Pengarah BPIP dijabat oleh Megawati Soekarnoputri.

Sementara itu, anggota dewan pengarah BPIP di antaranya yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Ma’arif, Said Aqil Siroj, Ma’ruf Amin, Muhammad Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe dan Wisnu Bawa Tenaya.

Berikut daftar hak keuangan sesuai dengan lampiran Perpres Nomor 42/2018
Ketua Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 112.548.000
Anggota Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 100.811.000
Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 76.500.000
Wakil Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 63.750.000
Deputi BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 51.000.000
Staf Khusus BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 36.500.000

Editor : Estu Suryowati

Reporter : (gwn/JPC)


Close Ads
Gerindra: Bu Mega Tak Perlu Digaji Besar, Anaknya Sudah Pada Sukses