alexametrics

Pengamat Hukum: Parpol Tak Pantas Daftarkan Caleg Mantan Napi Korupsi

2 Februari 2019, 14:56:25 WIB

JawaPos.com – Pengamat hukum Bivitri Susanti menyatakan tidak pantas partai politik mendaftarkan calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi. Meski tidak melanggar undang-undang, langkah ini dinilai ada keterkaitan dengan etika.

“Menteri tidak boleh kalau dia dipenjara 5 tahun lebih. Sama juga dengan ASN (aparatur sipil negara). Nah, ini kan tidak logis, apakah anggota DPR lebih rendah daripada ASN, menteri, dan presiden?” ujar Bivitri di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2).

Wakil Kepala Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera itu menambahkan, peraturan yang berlaku menerangkan caleg mantan koruptor dapat maju jika memberitahu latar belakangnya kepada masyarakat. Namun, saat ini, pada kenyataannya tidak ada yang melakukan hal tersebut.

“Tapi kalau kita lihat undang-undang pemilihan umum kalau calon legislatif boleh saja jadi caleg ketika keluar dari penjara asal mereka mengumumkan, tapi kalau jadi presiden murni peraturannya tidak boleh,” ucap Bivitri.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota mengatur pencalonan eks napi bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi diakomodasi dalam pakta integritas yang harus ditandatangani pimpinan partai politik.

Namun, bagi Bivitri, langkah itu tidak tepat lantaran tidak adanya yang menerangkan secara gamblang peraturan bagi mantan napi korupsi.

“Masalahnya undang-undang itu tidak lahir seperti kitab suci, nah itu selalu ada kepentingan,” tuturnya.

Oleh karena itu, kata dia ada cara yang tersisa mengenai caleg eks koruptor ini, yaitu dengan mempublikasikan ke publik, seperti di tempat pemungutan suara. Agar masyarakat tahu dan tidak memilih caleg tersebut.

“Jalan keluarnya publikasikan supaya enggak pilih mantan koruptor,” tukasnya.

Sementara itu, Pemilu 2019 diikuti 49 mantan napi korupsi. Sebanyak 40 orang di antaranya adalah caleg DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sembilan lainnya adalah caleg DPD.
 
Dari data yang dikeluarkan KPU, hanya empat partai politik yang bebas dari caleg koruptor, yakni NasDem, PKB, PPP, dan PSI. Golkar dan Gerindra menjadi partai politik paling banyak membolehkan eks napi korupsi nyaleg. Golkar punya delapan caleg, sedangkan Gerindra enam caleg eks koruptor.
 
Bahkan, menurut KPU masih membuka peluang angka itu bertambah. Sejauh ini KPU masih mendata kembali jumlah caleg eks napi koruptor ke KPU di daerah-daerah.

Editor : Kuswandi

Reporter : Intan Piliang

Saksikan video menarik berikut ini:

Close Ads
Pengamat Hukum: Parpol Tak Pantas Daftarkan Caleg Mantan Napi Korupsi