alexametrics

Eni Saragih Berharap Divonis Ringan dan JC Dikabulkan

1 Maret 2019, 14:35:05 WIB

JawaPos.com – Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih berharap divonis ringan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (1/3). Selain itu, Eni berharap pengajuan justice collaborator (JC) nya dapat diterima majelis hakim.

“Harapannya saya bisa diberikan hukuman ringan dari tuntutan, terus perhomonan JC saya dikabulkan hakim. Itu saja, karena tuntutan itu saja, karena saya bukan pelaku utama,” kata Eni sebelum menjalani sidang vonis di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (1/3).

Eni mengaku, keluarganya turut hadir ke persidangan untuk memberikan semangat terhadap vonis majelis hakim. Eni berharap keluarganya dapat tabah dengan hukuman yang akan dijatuhkan majelis hakim.

“Ada keluarga hadir support saya, ada anak saya yang besar SMA datang juga. Bahkan keluarga saya kumpul, saya sampaikan waktu tuntutan mereka nangis kalau bisa jangan lagi, kalau bisa terima saja, anggap saja takdir yang harus jalani. Saya percaya mengimani takdir,” jelasnya.

Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menuntut 8 tahun penjara. Politikus Golkar itu juga dituntut membayar denda senilai Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan.

Jaksa menilai, perbuatan Eni tidak mendukung pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Namun selama persidangan Eni dinilai berlaku sopan, belum pernah dihukum, dan sudah mengembalikan sebagian uang yang diterima sebesar Rp 4,50 miliar.

Selain itu, Eni Saragih juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 10,3 miliar dan 40.000 dollar Singapura. Jaksa menuntut supaya pidana tambahan berupa uang pengganti itu dibayar selambatnya satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap.

Apabila tidak dibayar, maka harta benda milik Eni akan disita dan dilelang. Namun, jika jumlah hartanya tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.

Tak hanya itu, jaksa juga menuntut pencabutan hak politik. Pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah Eni selesai menjalani pidana pokok.

Dalam perkara ini, Eni Saragih yang merupakan anggota Fraksi Partai Golkar  diyakini menerima suap Rp 4,750 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd.

Menurut jaksa, uang tersebut diberikan dengan maksud agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo.

Selain itu, Eni juga dinilai terbukti menerima gratifikasi Rp 5,6 miliar dan 40.000 dollar Singapura. Sebagian besar uang itu diberikan oleh pengusaha di bidang minyak dan gas.

Jaksa menilai, uang tersebut digunakan Eni untuk membiayai kegiatan partai. Selain itu, untuk membiayai keperluan suaminya yang mengikuti pemilihan bupati di Temanggung.

Akibat perbuatannya, Eni dituntut melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan

Copy Editor :

Eni Saragih Berharap Divonis Ringan dan JC Dikabulkan