alexametrics

Banyak Jadi Korban Kekerasan Majikan, PKS Soroti Persoalan TKI

1 Maret 2019, 17:28:30 WIB

JawaPos.com – Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang tersebar di, Tiongkok, Hongkong, Malaysia, Arab Saudi dan negera Timur Tengah lainnya, masih sering kali mendapatkan perlakuan kasar oleh majikannya. Itu diungkapkan oleh Ketua Biro Pelayanan Luar Negeri dan Diplpkasi Publik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Farouk Abdullah Alwyni.

Menurut Farouk, akar banyaknya kekerasan terhadap TKI adalah karena banyak TKI yang masuk ke negara itu dengan cara ilegal. Bahkan tidak sedikit yang kurang memiliki kemampuan bahasa dan ketrampilan. 

“Para TKI yang tidak memiliki keterampilan yang ilegal ini terpaksa meninggalkan Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, akibat terbatasnya lapangan pekerjaan di dalam negeri,” ujar Farouk dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (1/3).

Menurut Farouk ada persoalan mendasar yang harus diurai oleh pemerintah agar peristiwa-peristiwa tersebut tidak terus terulang. Karena, terlepas dari keberadaannya yang tidak resmi, negara tetap berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan pada warganya.

“Bagaimanapun mereka adalah WNI yang berhak mendapatkan pelayanan dan perlindungan dari negara. Karena itu pemerintah harus beinvestasi untuk meningkatkan keahlian mereka dan serta juga meningkatkan kapasitas bahasa asing mereka,” katanya.

Farouk juga menyoroti, soal pengiriman TKI yang terlatih dan terdidik ke negara penempatan tersebut harus benar-benar diperhatikan. Alasanya, bukan hanya menyangkut nasib TKI selama bekerja dalam menghadapi majikan yang berbeda budaya dan latar belakang, tetapi juga menyangkut citra Indonesia di mata dunia.

Terkait keberadaan TKI di luar negeri, Farouk juga menyoal polemik Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) Nomor 291/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal.

“Pro-kontra kebijakan ini antara lain, kekhawatiran adanya monopoli karena aturan tersebut memberi mandat kepada satu asosiasi untuk mengkoordinasi penempatan TKI ke Saudi,” imbuhnya.

Namun, yang paling mendasar, sebenarnya adalah pemerintah harus memastikan bahwa TKI yang dikirim sudah dibekali keterampilan dan kemampuan bahasa yang memadai.

“Pemerintah harus investasi dalam peningkatan kapasitas SDM agar para TKI yang ada masuk dalam kategori ‘skilled workers’,” paparnya.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Gunawan Wibisono

Banyak Jadi Korban Kekerasan Majikan, PKS Soroti Persoalan TKI