alexametrics

Alihkan Anggaran UN untuk Atasi Korona

Desakan DPR kepada Mendikbud
24 Maret 2020, 16:21:31 WIB

JawaPos.com – DPR mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghapus ujian nasional (UN) menyusul merebaknya Covid-19. “Karena force majeure seperti saat ini, UN sebaiknya dihapus saja,” kata Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih kepada Jawa Pos kemarin (23/3).

Dia menyatakan, penghapusan UN sangat beralasan. Selain karena kondisi darurat wabah, UN bukan lagi faktor penentu kelulusan siswa. Nilai UN juga tidak menjadi standar dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Untuk mengukur penilaian akhir siswa, cukup diganti dengan ujian sekolah. ’’Untuk pemetaan pun, waktunya tidak tepat,’’ ujarnya.

Supaya ada kepastian, Fikri meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim segera mengambil keputusan mengenai UN. Sebab, jika diundur pun, waktunya tidak pasti. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan status masa tanggap darurat virus korona berlaku sampai 29 Mei nanti.

Mendikbud memang berencana menghapus UN mulai 2021. ’’Tapi, karena Covid-19, kami usul penghapusan dimajukan saja menjadi tahun ini. Daripada tidak jelas diundur sampai kapan,’’ tegas politikus PKS tersebut.

Pernyataan senada disampaikan wakil ketua komisi X lainnya, Hetifah Sjaifudian. Menurut dia, dalam situasi darurat seperti sekarang, yang harus menjadi prioritas adalah keselamatan diri dan keamanan lingkungan sekitar. Bukan lagi penilaian siswa. ’’Mengingat kejadian luar biasa yang kita alami ini, komisi X setuju UN dihapus,’’ ujarnya.

Dia menyampaikan, anggaran UN yang sudah dialokasikan Kemendikbud bisa dialihkan untuk program-program penanggulangan Covid-19. Apalagi, Mendikbud sudah membuka program relawan penanggulangan virus korona dari kalangan mahasiswa. ’’Penguatan program ini bisa di-support anggaran,’’ imbuhnya.

Di tempat terpisah, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan menghapus UN. Penyelenggaraan UN sudah jelas diatur dalam PP 19/2005 dan PP 13/2015. Kewenangan penetapan dan perubahan PP ada pada presiden. Sayang, saat dimintai konfirmasi soal hal tersebut, Kemendikbud masih bungkam. Hingga berita ini ditulis, Kepala Balitbang Kemendikbud Totok Suprayitno belum merespons desakan tersebut.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Ilham Safutra

Reporter : mar/mia/c5/oni

Alur Cerita Berita

Lihat Semua

Close Ads