alexametrics

Kemendikbud Sebut Opsi Tambah Rombel dan Kelas untuk PPDB 2019

Jangan Kaku Terapkan Zonasi
19 Juni 2019, 09:41:51 WIB

JawaPos.com – Penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMPN-SMAN 2019 tidak berjalan mulus. Banyak kegaduhan di daerah. Pemicunya, setiap daerah memiliki karakter demografi, jumlah siswa, hingga daya tampung sekolah yang berbeda-beda.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak menampik adanya karut-marut dalam PPDB sistem zonasi tersebut. Namun, itu lebih banyak dipicu daerah yang melakukan modifikasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. “Persoalannya karena di kuota zonasi 90 persen ini banyak variasinya. Yang dipastikan adalah anak di dalam zonasi itu harus masuk,” ujar Inspektur Jenderal Kemendikbud Muchlis Rantoni Luddin kemarin (18/6).

Jika daya tampung sekolah tidak dapat memadai, kata Muchlis, bisa ditempuh opsi melebarkan zonasi di daerah. “Jangan terlalu kaku. Wajib melapor ke dinas pendidikan (dispendik) daerah setempat,” tandasnya.

Mendikbud Muhadjir Effendy menjelaskan, peluang siswa dalam satu zonasi adalah sama. Sekolah harus bisa menampung. Jika kurang, harus ada penambahan rombongan belajar (rombel), penambahan kelas, hingga pelebaran zonasi.

Jumlah calon peserta yang melebihi daya tampung harus dilaporkan ke dispendik setempat. “Itu kewenangan dispendik. Sesuai juknis menyalurkan kelebihannya ke sekolah lain yang masih dalam satu zonasi. Jika dalam satu zonasi sudah penuh, akan disalurkan ke sekolah lain luar zonasi terdekat,” terangnya.

Muhadjir menegaskan bahwa pendekatan zonasi tersebut bertujuan memberikan akses yang setara kepada peserta didik. Tidak melihat latar belakang kemampuan maupun sosial ekonomi. “Jika ada seorang anak dari keluarga ekonomi tidak mampu dan tidak bisa bersekolah di dalam zonanya, mereka akan berpotensi putus sekolah,” ungkap mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.

Namun, praktik di lapangan, sebagian orang tua siswa merasa dirugikan dengan pelaksanaan sistem zonasi. Sebab, nilai dan prestasi belajar anaknya menjadi tidak berarti. Yang penting rumah dekat sekolah. Jangankan berburu sekolah favorit, masuk ke sekolah negeri biasa pun terasa susah.

Permasalahan di Daerah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, pendekatan zonasi mengakibatkan adanya sekolah yang kekurangan siswa. “Ada sekolah di Wonogiri dan Purbalingga yang jumlah siswanya tidak sesuai target. Kelasnya masih ada yang kosong,” ucapnya saat ditemui di Pacific Place kemarin.

Menurut politikus PDI Perjuangan itu, sistem zonasi tidak mempertimbangkan masalah yang dihadapi setiap daerah. Padahal, infrastruktur, fasilitas, hingga sarana dan prasarana sekolah belum sepenuhnya merata. Pola perilaku dan mindset masyarakat juga tidak bisa seketika diubah. “Jadi bikin masyarakat kaget,” katanya.

Ganjar menuturkan, dibutuhkan proses bertahap untuk memperbaikinya. Dia mengusulkan adanya modifikasi dari Peraturan Mendikbud 51/2018 yang menampung anak-anak berprestasi melalui jalur prestasi dengan kuota 5 persen dan perpindahan orang tua 5 persen. “Kalau di dalam satu zona siswa yang berprestasi banyak, kami berikan kebijakan dengan lokalitas itu sebesar 20 persen dari kuota jalur zonasi 90 persen. Agar tidak ada kecemasan antara siswa maupun orang tuanya,” jelas Ganjar.

Sementara itu, pengamat pendidikan dari Center of Education Regulation and Development Analysis (Cerdas) Indra Charismiadji mempertanyakan komunikasi antara pusat dan daerah terkait dengan PPDB sistem zonasi. Akibatnya, terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Indra, PPDB berbasis zonasi merupakan solusi atas rendahnya kenaikan tingkat angka partisipasi murni (APM) pendidikan dasar maupun menengah. Padahal, anggaran pendidikan yang digelontorkan setiap tahun tidak kurang dari Rp 500 triliun. Kenaikan APM yang tidak sampai 1 persen dengan anggaran lebih dari Rp 500 triliun, menurut Indra, tidak ideal.

Pemicu rendahnya APM itu, kata Indra, sekolah negeri yang umumnya gratis atau berbiaya rendah justru dinikmati anak-anak dari keluarga menengah ke atas. Itu tidak terlepas dari kalah bersaingnya mereka (anak-anak dari keluarga menengah atau menengah ke bawah) untuk masuk sekolah negeri.

Nah, dengan sistem zonasi, Kemendikbud hendak memberikan akses yang luas kepada anak-anak di sekitar sekolah untuk masuk sekolah negeri.

Sementara itu, anggota Komisi X DPR Ferdiansyah mengatakan, Permendikbud 15/2018 tentang PPDB seharusnya bisa lebih luwes. aturan jumlah siswa dalam satu rombel, misalnya, bisa dibuat fleksibel. “Misalnya, ada kelebihan dua sampai lima murid, tidak perlu membuat rombel baru. Cukup jumlah siswanya ditambah,” tuturnya.

Dia menyatakan, peraturan itu tidak mencantumkan jika ada kondisi-kondisi luar biasa. Dia mencontohkan, kuota 5 persen untuk siswa berprestasi bisa menjadi persoalan. Di zonasi tertentu, bisa jadi ada banyak anak berprestasi. Pasti ada yang merasa dirugikan karena kuota jalur prestasi hanya 5 persen.

Begitu pula halnya jika pada kondisi tertentu ada sebuah konflik atau bencana yang memicu adanya ekstradisi atau perpindahan penduduk dalam jumlah banyak. Padahal, kuota untuk di luar zonasi hanya 5 persen. Karena itu, dia berharap ketentuan PPDB zonasi lebih diperlunak.

Kemendikbud Harus Konsisten

Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur Akh. Muzakki menilai, perlu ada konsistensi dalam pelaksanaan PPDB. Sebab, setiap daerah memiliki improvisasi yang berbeda terkait dengan aturan PPDB dari pusat. ”Dalam hal ini, perlu konsistensi dari Kemendikbud selaku pengambil kebijakan,” tuturnya.

Jika memang disepakati zonasi penuh 90 persen, kata dia, hal itu harus dilaksanakan secara konsisten. Namun, jika ada ruang improvisasi, sebaiknya hal tersebut disampaikan pula secara langsung ke daerah.

Langkah itu perlu diambil agar tidak muncul kegaduhan. Sebab, tidak sedikit masyarakat yang mengadukan permasalahan zonasi. Di Jawa Timur, misalnya, masyarakat menyampaikan keluhan secara langsung kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

”Iya kalau masyarakat kota yang well informed dengan perubahan, bisa langsung menyikapi. Tapi, bagaimana masyarakat di kalangan bawah? Mereka kebingungan. Bisa jadi yang diketahui PPDB seperti tahun sebelumnya,” katanya.

Dewan Pendidikan Jawa Timur mendorong Kemendikbud untuk membuka ruang guna mengakomodasi perkembangan di lapangan. Menurut Muzakki, ada baiknya Kemendikbud mengajak seluruh provinsi duduk bersama. ”Apakah zonasi 90 persen, 50 persen, 60 persen, atau akomodasi nilai UN, pemberlakuan SKTM, dan sebagainya. Ini penting supaya ada keseragaman,” tuturnya.

Saat ini proses PPDB sudah berjalan. Dia berharap evaluasi dan pengalaman PPDB tahun ini bisa menjadi bahan baku kebijakan untuk pelaksanaan PPDB 2020.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (han/wan/puj/c9/c5/fal)

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads